Sekilas Info

Pilkada 2020

Panwaslu Kecamatan Selakau Minta Ketegasan Aturan KPU

Sekretariat Panwascam Selakau

Suaraindo.id - Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Selakau meminta ketegasan KPU Sambas, aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, agar ditegaskan lagi.

Ketua Panwaslu Kecamatan Selakau Syarifuddin mengungkapkan, ada beberapa hal aturan-aturan pelanggaran mana yang boleh mana yang tidak boleh. Dan di Kecamatan Selakau minimnya personil Satpol PP, hanya 1 personil di kecamatan selakau, serta perbedaan ukuran dan bilboard dengan baliho.

"Yang pertama panwaslu kecamatan Selakau minta peraturan dan ketegasan KPU atau Bawaslu kabupaten sambas, pelanggaran pemasangan baliho yang tidak sesuai disaen aturan KPU dan Bawaslu, yang mana boleh dan yang mana tidak boleh serta dasar hukum dari KPU / Bawaslu. Yang kedua Adalah personil Satpol PP di kecamatan cuma 1 personil satpol PP, sedangkan Pol PP adalah eksikutor untuk penertiban baliho, apakah Satpol PP kabupaten sambas yang turun ke setiap kecamatan, atau panwaslu kecamatan serta melalui panwaslu desa yang turun lapangan untuk eksikusi penertiban baliho paslon. Sedangkan panwaslu sebagai pengawas dalam pelaksanaan kampanye dan pemilu," bebernya.

Panwaslu Selakau juga menghimbau ke tim paslon agar selalu menerapkan prokes Selama kampanye berlangsung. Dan dalam masa kampanye paslon baik di gedung maupun di rumah tidak melebihi kapasitas. Dan Panwaslu menanyakan kepada KPU Sambas uda APK mana yang Baliho dan yang mana Billboard apakah terletak ukuran atau letak tempatnya serta sesusai dengan dasar hukum yang ada di KPU.

"Allhamdulillah selama kampanye berlangsung paslon tidak ada yang melewati kapasitas, dan jika adapun berada diluar ruangan atau rumah yang paslon kampanye yang telah di tentukan SPKPU, serta paslon juga telah membagikan berbagai prokes seperti masker maupun sanitizer. Dan untuk APK seperti yang mana baliho dan yang mana billboard, apakah ukurannya atau letak tempatnya, panwaslu melihat di PKPU tidak begitu jelas, maka panwaslu kecamatan berharap ketegasan KPU yang mana bolah dan tidak boleh dalam menfalitasi seperti videotron di fasilitasi sedangkan billboard tidak di fasilitasi hal tersebut agar bisa kirimkan surat dan dasar hukum,” ungkapnya.

Tempat berbeda,saat Tim suaraindo menghubungi Iklas,ST Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas menjelaskan sesuai PKPU kabupaten Sambas Nomor : 269/PL.02.4-Kpt/6101/KPU-Kab/IX/2020 tentang lokasi pemasangan APK dan PKPU Kabupaten Sambas Nomor : 274/PL.02.4-Kpt/6101/KPU-Kab/X/2020 tentang fasilitas pencetakan APK. maka SK semua sudah dikirimkan semua. Terkait pelanggaran pemasangan yang belum bisa dilakukan setiap kecamatan karena terbatasnya polpp di setiap kecamatan. Jadi solusi dg mengimbau team kampanye paslon untuk melakukan perbaikan dalam pemasangan APK menyesuaikan aturan yang telah ditetapkan KPU," tutur Iklas.

Himbauan Panwaslu Kecamatan Selakau kepada masyarakat pada hari pencoblosan nanti.
"Kepada masyarakat pada hari pencoblosan tanggal 9 Desember jika mendapatkan hal yang mencurigakan di TPS agar memberanikan diri laporkan ke panwaslu kecamatan maupun desa, maka pilihlah Paslon yang masyarakat percaya serta tetap taat protokol kesehatan serta bersama-sama sukseskan pilkada serentak pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sambas, maka pada saat paslon Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, itulah pemimpin pilihan masyarakat Kabupaten Sambas, " sambung Syarifuddin.

Penulis: Martin
Editor: Redaksi

Baca Juga