Kementan Akan Buka Lahan Pertanian 20 Ribu Hektare di Kalteng Tahun Ini

  • Bagikan
Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan baru di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis, 8 Oktober 2020. Presiden didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya. Kris/BPMI Setpres

Suaraindo.id- Kementerian Pertanian atau Kementan mengandalkan program lumbung pangan alias food estate untuk meningkatkan produktivitas tahun ini. Namun pandemi menghambat realisasi program ini.

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, menyatakan pemerintah akan membuka lahan pertanian baru seluas 20 ribu hektare di Kalimantan Tengah tahun ini. “Target awalnya 79 ribu hektare tapi ada refocusing anggaran sehingga sisanya akan direalisasikan tahun depan,” kata dia kepada Tempo, Rabu 20 Januari 2021.

Area semak belukar bekas sawah ini merupakan bagian dari 164 ribu hektare lahan yang disiapkan pemerintah untuk pengembangan food estate. Sementara sisanya sudah berbentuk sawah. Kawasan lumbung pangan ini sebagian besar merupakan lahan gambut.

Selain ekstensifikasi, Sarwo menyatakan pemerintah akan meningkatkan indeks penanaman hingga dua kali lipat di lahan seluas 30 ribu hektare tahun ini. Targetnya pemerintah melakukan intensifikasi di atas lahan seluas 55 ribu hektare namun tertunda akibat pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19. Tahun lalu pemerintah telah merealisasikan intensifikasi di 30 ribu hektare.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyatakan di Sumatera Utara pemerintah telah membuka 200 hektare lahan baru. Sebanyak 73 persen di antaranya ditanami kentang, bawang merah, dan bawang putih.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan reservoir berkapasitas 1.000 meter kubik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang pun telah melakukan sertifikasi terhadap 87 bidang tanah di area tersebut.

Presiden Joko Widodo berharap program ini segera terealisasi. Dia meminta kepala daerah di wilayah yang terdapat pembangunan food estate untuk mempercepat perizinan. “Para gubernur yang di wilayahnya ada pembangunan food estate agar percepatan terhadap perizinan, terhadap hal yang berkaitan dengan lapangan diberikan dukungan lebih,” katanya.

Ketua Pusat Perbenihan Nasional Serikat Petani Indonesia, Kusnan, menyatakan penyebab utama produktivitas pertanian rendah justru berasal dari buruknya sistem irigasi. “Di Jawa saja yang tanahnya subur masih banyak yang tidak ditata,” katanya.

Faktor iklim pun turut andil mempengaruhi produktivitas. Kusnan mencatat perubahan iklim menimbulkan jenis hama dan penyakit baru yang mengancam tanaman. Namun penelitian yang kurang membuat masalah ini sulit diatasi.

Kusnan mengatakan kualitas pupuk juga berperan penting. Dia menduga kualitas pupuk subsidi yang banyak digunakan petani tak sebaik pupuk non subsidi. “Hasilnya lebih bagus kalau menggunakan non subsidi,” kata dia.

Menurut dia, pemerintah seharusnya berfokus pada sumber masalah penurunan produktivitas ketimbang mengurus food estate. Pasalnya program ini telah disusun presiden-presiden sebelumnya namun tak menunjukkan hasil. Belum lagi pembukaan lahan untuk food estate ini dilakukan di lahan gambut yang produktivitasnya rendah dan berpotensi merugikan petani.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyatakan program food estate berpotensi memberi ruang besar bagi korporasi untuk ikut berinvestasi.

Keikutsertaan korporasi yang difasilitasi dalam skema Kerjasama Kementan dengan Badan Usaha akan memperparah ketergantungan pangan Indonesia. “Karena memberikan tanggung jawab soal pangan diurus oleh korporasi pertanian besar baik itu korporasi luar negeri dan Indonesia,” katanya.

  • Bagikan