Masyarakat Miskin Punya Hak Terima Bantuan Hukum

  • Bagikan
Pendapat Akhir Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Tentang Penyelenggaraan Badan Hukum di DPRD Kalbar, Selasa (26/1/2021). SUARAINDO.ID/Mawardi

Suaraindo.id—Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat A.L Leysandri mengatakan penyelenggaran bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.

“Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan, kedudukan dalam hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas,”papar Sekda mewakili Gubernur Kalbar pada Pendapat Akhir Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalbar Tentang Penyelenggaraan Badan Hukum di DPRD Kalbar, Selasa (26/1/2021).

Dikatakannya, penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dipertanggung jawabkan, dan terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

“Dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaran bantuan hukum diharapkan masyarakat miskin yang mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945,” ungkap Sekda.

Sekda berharap dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah ini menjadi Peraturan Daerah, maka kepada perangkat daerah yang terkait dengan peraturan daerah ini agar segera melakukan langkah-langkah konkrit sesuai proses dan mekanisme berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dirinya juga mengatakan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah provinsi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan hukum. Karena biasanya masyarakat mengajukan kepada Gubernur mohon bantuan hukum terkait dengan masalah hukum, jadi dengan adanya perda kita bisa menganggarkan dan salah satu di Biro Hukum.

“Inilah pentingnya kebersamaan antara eksekutif dan legislatif untuk bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

  • Bagikan