Sekilas Info

Opini

Restorasi Paradigma: Inferioritas Hukum

Oleh: Pradikta Andi Alvat S.H., M.H

DALAM berbagai peristiwa orang Indonesia cenderung meletakkan hukum sebagai acuan utama dalam bersikap, bertindak, maupun berkelit dari peristiwa sosial yang menghampirinya. Apapun perbuatan dan tindakan yang dilakukan, selama itu tidak melanggar hukum dalam artian hukum positif, maka mereka cenderung tidak akan merasa bersalah meskipun secara etika, moral dan norma kepatutan terasa kurang pantas bahkan mencoreng martabat dan rasa keadilan kolektif. Mereka akan berkelit dengan alasan karena memang yang mereka lakukan tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku, selesai masalah.

Misalnya seorang anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi, menjalani pemeriksaan dan bahkan telah menjadi “public enemy” namun yang bersangkutan tidak memiliki kesadaran diri untuk mundur sebagai anggota DPR dengan alasan aturan hukum tidak mengharuskan ia mundur. Jika berpijak pada aturan hukum memang seorang anggota DPR tidak harus mundur dari jabatannya jika menjadi tersangka, akan tetapi jika pijakannya adalah etika, moral dan norma kepatutan tentu seyogyanya ia harus mundur dengan dasar menjaga marwah lembaga legislatif, menjaga kepercayaan publik, dan efektifitas kinerja.

Kemudian dahulu misalnya seorang Gubernur yang merangkap jabatan sebagai Ketua organisasi sepak bola Indonesia (PSSI), memang secara hukum atau aturan yang berlaku tidak ada larangan akan hal tersebut (rangkap jabatan), namun jika ditinjau dari sudut etika, moral, dan norma kepatutan tentu akan terjadi sebuah kondisi ketidakpatutan atau ketidakpantasan. Apa iya? dua jabatan yang memiliki konsekuensi tanggung jawab dan beban kerja yang tinggi diemban oleh seorang yang sama dalam waktu yang bersamaan, tentu hal ini sangat potensial bahkan pada level pasti menyebabkan ketidakefektifan kinerja yang akan berimplikasi merugikan rakyat dan organisasi, sehingga seyogyanya beliau harus mundur dari salah satu jabatan yang diembannya.

Selanjutnya dalam hingar bingar dunia politk, sebagian politikus cenderung berpolitik secara "negatif" misalnya dengan mencaci kinerja lawan politiknya tanpa data yang akurat, memang secara hukum hal tersebut bukanlah tindak pidana sehingga absah untuk dilakukan, tetapi jika ditinjau dari perspektif etika, moral dan norma kepatutan dalam rangka membangun iklim politik yang konstruktif dan substantif tentu hal tersebut menjadi kurang pantas dan harus dijauhi.

Sikap-sikap di atas memang tidak salah secara hukum “Lha wong negara kita negara hukum ya acuannya hukum tho, selama yang kita lakukan tidak melanggar hukum ya tidak masalah” (pola pikir normatif), namun perlu digaris bawahi bahwa etika, moral dan kepatutan itu idealnya harus diletakkan di atas hukum dalam artian bahwa etika, moral dan kepatutan menjadi acuan utama dari pada hukum, mengapa demikian? Karena etika, moral, dan norma kepatutan pada dasarnya adalah nyawa atau ruh dari pada hukum, dapat dikatakan bahwa hukum yang ideal adalah pemformulasian nilai-nilai etika, moral, dan kepatutan dalam sebuah masyarakat menjadi hukum formal.

Namun dalam faktanya tidak semua nilai-nilai etika, moral dan kepatutan diformalisasi menjadi hukum positif, sehingga ketika ada sebuah peristiwa di mana hukum positif tidak mengaturnya (tidak melarang) namun peristiwa tersebut dirasa bertentangan dengan nilai-nilai etika, moral, dan kepatutan, maka sudah seharusnya paradigma yang kita ambil dalam menyikapi peristiwa tersebut adalah etika, moral, dan kepatutan bukan hukum.

Ambil contoh lagi misalnya mencontek dan berbohong itu bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum positif tetapi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai etika dan moral yang sudah seharusnya tidak kita lakukan. Paradigma berpikir seperti itulah yang harusnya kita bangun sebagai sebuah peradaban.

Paradigma manusia dalam bersikap, berpikir dan bertindak dalam menghadapi sebuah kasus atau peristiwa sendiri menurut hemat saya terbagi dalam 3 peradaban. Pertama, peradaban anarkisme, di mana orang-orang cenderung bertindak sesuai keinginan untuk memenuhi hasrat kepuasan pribadi tanpa memperdulikan hukum, etika, moral, dan kepatutan. Peradaban anarkisme ditandai dengan friksi dan chaos yang masif dalam kehidupan suatu masyarakat, karena tidak ada atau minimnya rasa kepatuhan terhadap hukum.

Kedua, peradaban normatif. Peradaban normatif ditandai dengan adanya sikap rigid pada hukum yang membangun paradigma bahwa acuan dan sikap tindak yang utama hanyalah mengacu pada hukum positif, apapun boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku, meskipun secara etika, moral dan kepatutan terasa kurang pas. Paradigma normatif membuat masyarakat berpikir praktis dan pragmatis serta cenderung mengesampingkan hal-hal esensial diluar hukum yang seharusnya lebih penting dan menjadi ruh dari pada hukum itu sendiri yakni nilai-nilai etika, moral, dan kepatutan. Paradigma normatif inilah yang saya rasa terbangun dalam iklim sosial masyarakat Indonesia sebagaimana saya contohkan di atas.

Ketiga, peradaban substantif. Inilah peradaban yang harusnya kita bangun bersama ke depan, peradaban ideal dapat mewujud jika acuan utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak tidak sekadar bersandar pada hukum positif tetapi lebih jauh adalah bagaimana mengedepankan nilai-nilai etika, moral, dan kepatutan sebagai manifestasi dari pengimplementasian nilai-nilai praksis Pancasila sebagai sebuah sistem perilaku. Artinya, nilai-nilai etika, moral, dan kepatutan yang merupakan roh dari pada hukum positif harus dipraksiskan secara lebih superior dari pada hukum positif itu sendiri. Paradigma ke depan harus terwujud inferioritas hukum atas nilai-nilai etika, moral, dan kepatutan dalam tertib kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Lalu bagaimana membangun peradaban substantif tersebut? Kuncinya terletak pada keteladanan pemimpin dan pembudayaan, para pemimpin dan para pejabat publik hendaknya dapat memberikan contoh atau suri tauladan bagaimana bersikap dan bertindak yang taat pada rule dalam bingkai etika, moral dan kepatutan tidak hanya sekadar hukum positif yang normatif.

Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana melakukan pembudayaan peradaban ideal sejak dini dimulai dari sekup sosial terkecil yakni keluarga kemudian sekolah dan selanjutnya lingkungan masyarakat. Jika hal ini dapat terbangun, maka peradaban substantif niscaya akan dapat mewujud dan berimplikasi kontruktif dalam membangun kohesi dan integrasi.

Penulis: Pegiat Hukum
Editor: Redaksi

Baca Juga