Wagub Kalbar Soroti Target Penurunan Kemiskinan di Musrenbang Mempawah

  • Bagikan

Suaraindo.id- Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan, menghadiri Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2022.

Musrenbang RKPD ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2022, yang sekaligus merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan Musrenbang ini dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah,  Erlina Norsan dan dihadiri Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, dan Kepala Bappeda Kalbar, Sukaliman,  beserta Forkorpimda Kabupaten Mempawah.

Dalam Musrenbang ini, Norsan menyoroti beberapa target yang diajukan Kabupaten Mempawah, terutama target dalam penurunan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

“Target yang dicapai Kabupaten Mempawah sudah bagus 4,9. Kemudian target di 2022 dipasang 5,4. Saya coba koreksi, kita jangan pasang target tinggi. Pasang target setidaknya sama dengan yang lalu. Saya tahu kita sedang dilanda Covid-19, tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan perekonomian kita bisa pulih kembali,” ungkap Ria Norsan di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum’at (5/3/2021).

Sedangkan pada target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah diangka 65,74, masih di bawah Provinsi Kalbar di angka 66,65. Dia berharap kedepannya Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan target berdasarkan indikator dan variabel dalam meningkatkan IPM.

“Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan kembali dengan catatan, untuk meningkatkan target itu harus tahu indikator dan variabel untuk peningkatan IPM tersebut, misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perekonomian,” jelas Wagub Kalbar.

Wagub Kalbar menyampaikan hal yang juga penting yaitu data yang valid. Dia meminta tidak ada lagi data yang berbeda apalagi keliru dan terkesan asal bapak senang, sehingga mudah dan benar dalam merencanakan dan menyelenggarakan program dimaksud.

“Sekarang provinsi ditargetkan satu data. Jadi tidak ada data yang berbeda, misalnya antara BPS, Dukcapil, dengan pemerintah daerah itu tidak ada yang berubah dan harus satu datanya, sehingga datanya harus valid,” tuturnya.

Mantan Bupati Mempawah itu menambahkan data dianggap sangat mempengaruhi perencanaan. Sesuatu akan lebih mudah, jika data yang digunakan benar atau valid.

“Dalam perencanaan target akan lebih mudah dan tidak akan meleset kalau data yang digunakan benar. Kalau data yang digunakan salah, akan mempengaruhi kepada perencanaan sehingga target pun tidak akan tercapai,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Mempawah mengatakan IPM Mempawah di tahun 2020 sedikit meningkat. Ditahun 2022, target IPM Mempawah menjadi 66,58.

“Capaian ini merupakan hasil kerja seluruh stakeholder, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan tahun 2022, IPM Mempawah ditargetkan 66,58. Untuk itu, saya harap stakeholder kembali berkomitmen dalam mencapai target ini,” ungkap Erlina Norsan.

Dia juga mengungkapkan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah telah menunjukkan hasil yang baik yaitu 4,95. Namun di tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah diperkirakan menjadi 5,06. Hal ini dinilai sangat tinggi pada masa pandemi ini.

“Hal ini diprediksi oleh beberapa faktor, di antaranya masih menyebarnya Virus Corona di Mempawah, sehingga para pelaku ekonomi belum dapat meningkatkan produktivitasnya dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK),” tuturnya.

Dampak lain di masa pandemi ini adalah beroperasinya Pelabuhan Kijing yang menyerap tenaga kerja  baik dari dalam maupun dari luar daerah, sehingga sangat memerlukan tenaga kerja lokal yang berkompeten.

“Oleh karenanya, kita perlu persiapan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan serta tenaga kerja yang berkompeten,” jelasnya.

  • Bagikan