ICW Khawatir Pimpinan KPK Abaikan Seruan Jokowi Soal 75 Pegawai

  • Bagikan
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

Suaraindo.id— Indonesia Corruption Watch khawatir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli cs tidak mematuhi ucapan Presiden Joko Widodo soal 75 pegawai. Karena itu, ICW meminta Jokowi untuk mengawasi kelanjutan dari proses Tes Wawasan Kebangsaan ini.

“Presiden harus melakukan supervisi atas tindak lanjut polemik hasil TWK. Sebab, bukan tidak mungkin Pimpinan KPK akan mencari cara lain untuk tetap meneguhkan niatnya untuk memberhentikan 75 pegawai,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Jumat, 21 Mei 2021.

Kurnia mengatakan penjelasan Firli Bahuri mengenai polemik hasil TWK sangat membingungkan. Semestinya, kata dia, bila menindaklanjuti ucapan Presiden, Ketua KPK langsung mengeluarkan produk hukum untuk membatalkan penonaktifan 75 pegawai dan menegaskan bahwa seluruh pegawai KPK akan dilantik menjadi aparatur sipil negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar hasil TWK tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai. Melainkan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja KPK ke depan. Sementara, KPK menyatakan tak bisa memutuskan kelanjutan hasil KPK sendirian. KPK dan sejumlah lembaga seperti BKN akan mengadakan rapat koordinasi pada Selasa pekan depan.

“Bahkan, akan sangat baik jika dilakukan investigasi khusus untuk melihat lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi di balik TWK ini,” kata dia.

Kurnia menduga TWK bukan kerja individu, melainkan kelompok dari internal dan eksternal KPK untuk menyingkirkan 75 pegawai. Keyakinan itu, kata dia, diperkuat dengan adanya penggalangan opini oleh para buzzer di media sosial dan sejumlah upaya peretasan tatkala masyarakat mengkritik hasil TWK.

Di luar itu, ICW juga mendesak agar Dewan Pengawas segera menjadwalkan pemanggilan seluruh Pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik pelaksanaan TWK. Menurut dia, pelanggaran etik sudah sangat terang benderang diperlihatkan oleh Pimpinan KPK.

Terutama dalam hal menyelundupkan TWK melalui Peratura Komisi nomor 1 tahun 2021 yang tidak memiliki dasar hukum. “Jika tidak dilakukan, maka Dewan Pengawas tidak lagi menjadi instrumen pengawasan, justru berubah menjadi pelindung Pimpinan KPK,” kata dia.

  • Bagikan