Departemen Kehakiman AS Larang Penyelidik Miliki Catatan Komunikasi Jurnalis

  • Bagikan
Jaksa Agung AS Merrick Garland

Suaraindo.id–Jaksa Agung AS Merrick Garland pada Senin (20/7) mengumumkan kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penyelidik federal menyita ponsel dan catatan email dalam penyelidikan mengenai kebocoran informasi.

Kebijakan itu diumumkan setelah terungkap bahwa Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump pernah menggunakan subpoena atau surat panggilan untuk memperoleh catatan komunikasi antara reporter dan lainnya, untuk melacak pejabat yang membocorkan informasi.

Pemerintahan Biden mengatakan akan menghentikan praktik yang sangat kontroversial itu.

“Departemen Kehakiman tidak akan lagi menggunakan proses hukum wajib untuk memperoleh informasi atau rekaman para anggota media yang melakukan kegiatan peliputan berita,” tulis Garland dalam memo kepada jajaran kepemimpinan departemennya dan para penyelidik federal.

Kebijakan itu berarti Departemen Kehakiman tidak akan lagi mengeluarkan surat panggilan, surat perintah dan surat pengadilan kepada para reporter, penerbit mereka dan penyedia layanan pihak ketiga untuk memperoleh rekaman komunikasi jurnalis. Namun, ada pengecualian. Larangan itu tidak berlaku untuk memperoleh informasi mengenai jurnalis yang berada di bawah penyelidikan kriminal atau jurnalis yang “menggunakan metode kriminal” untuk mendapatkan informasi, kata Garland dalam pernyataan tiga halaman. [vm/ka]

  • Bagikan