Kolombia Adopsi Undang-Undang Pajak Versi Baru

  • Bagikan
Seorang wanita berteriak dalam sebuah protes yang terjadi di depan kantor konsulat Kolombia di Caracas, Venezuela, pada 7 Mei 2021. Protes tersebut merupakan bagian dari solidaritas terhadap warga Kolombia yang menentang rencana reformasi pajak terbaru. (Foto: AP/Ariana Cubillos)

Suaraindo.id–Pemerintah Kolombia pada hari Selasa (14/9) mengumumkan telah mengadopsi sebuah rencana reformasi pajak, yang sebelumnya menjadi sumber protes anti pemerintah yang menewaskan lebih dari 60 orang pada tahun ini. Rencana itu telah disusun ulang agar menjadi lebih ramah terhadap kelas menengah dan warga miskin.

Presiden Ivan Duque menandatangani apa yang disebut “Undang-Undang Investasi Sosial”, yang disusun dengan tujuan untuk memerangi kemiskinan di negara yang mengalami dampak besar dari epidemi virus corona.

Dalam akun media sosial Twitter miliknya, Presiden Kolombia itu mengatakan undang-undang itu “akan memberi manfaat bagi hampir 29 juta warga Kolombia yang hidup dalam situasi rentan” dari total 50 juta penduduk negara itu.

Reformasi pajak yang disetujui oleh parlemen pada minggu lalu itu bertujuan untuk mengumpulkan lebih dari 15 miliar peso atau hampir setara dengan 4 miliar dolar.

Reformasi undang-undang itu akan memberikan bantuan sosial pada hampir 14 juta warga Kolombia, menyediakan pendidikan universitas gratis bagi generasi muda yang kesulitan ekonomi, menciptakan 350.000 lapangan pekerjaan bagi kaum perempuan, dan memberi dukungan keuangan bagi usaha kecil dan menengah.

Versi pertama undang-undang tersebut yang disajikan oleh Duque pada awal tahun ini dinilai terlalu membebankan karena secara signifikan meningkatkan pajak pada kelas menengah yang sebelumnya sudah mengalami keterpurukan akibat dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Sekitar 42 persen penduduk Kolombia saat ini hidup dalam kemiskinan, dan lebih dari 16 persen menganggur.

RUU Reformasi Pajak ini sebelumnya telah menyebabkan protes di negara tersebut di mana ribuan warga turun ke jalan pada 28 April lalu. Mereka berpendapat RUU tersebut akan membuat hidup mereka menjadi lebih miskin.

RUU tersebut kemudian ditarik dan Menteri Keuangan Kolombia memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, protes yang semula berfokus pada rencana reformasi pajak tersebut berubah menjadi kecaman yang lebih luas terhadap pemerintah yang akhirnya ditanggapi dengan keras oleh pasukan keamanan. Tindakan ini dikecam luas masyarakat internasional.

Menurut badan ombudsman Kolombia, sedikitnya 60 orang tewas dalam bentrokan selamaa beberapa minggu pada protes tersebut. (mg/em/rs)

  • Bagikan