Kunjungi Lotim, Mensos Salurkan Bantuan,Temukan Rekening Kosong

  • Bagikan

SuaraIndo.id—– Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini mendatangi Keluaga Penerima Manfaat di Kabupaten Lombok Timur, untuk menyakurkan bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak Pandemi Covid-19.

Selain KPM Progran Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Mensos juga menyalurkan bantuan untuk penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan lansia. Jenis bantuan di antaranya bantuan aksesibilitas, bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), bantuan nutrisi dan vitamin serta bantuan kewirausahaan.

Bantuan yang diberikan mencakup 385 orang dengan nilai total lebih dari Rp700 juta.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu kelompok marjinal, untuk mencapai kemandirian ekonomi, serta mempercepat penanganan kemiskinan di wilayah NTB.

Mensos Tri Rismaharini, menyatakan, di Lombok Timur, bantuan diserahkan kepada 229 Keluarga Penerima Manfaat dengan nilai Rp493 juta lebih. Sedangkan Khusus untuk peserta PKH Graduasi atau berhenti sebagai peserta sebanyak lima orang, masing-masing diberikan bantuan Rp2.5 juta.

Lebih lanjut Mensos mengatakan, penyaluran ini tidak hanya di Lombok Timur, namun juga di Kota Mataram. Bantuan untuk Kota Mataram akan diberikan secara simbolis oleh Mensos kepada 153 penerima manfaat di Balai Paramitha Kota Mataram, dengan total nilai bantuan Rp242,4 juta lebih.

Dikatakan beberapa KPM, belum menerima bantuan sejak bulan Januari, sebagian bulan Juli. Mensos fokus untuk menuntaskan penyaluran, sehingga bisa menuntaskan permasalahan dan kendala yang dihadapi saat penyaluran.

Karena, dari Kemensos sendiri sudah pasti menstraferkan bantuan setiap awal Bulan. Seperti, bulan Oktober ini sudah mengajukan pencairan bantuan ke Menteri Keuangan. Sehingga secara administrasi, jika dilakuka  pencairan pada bulan berjalan seharusnya KPM sudah menerima.

Pada pemantauan penyaluran bantuan di Lombok Timur, Mensos juga menerima rekening KPM kosong. Hal ini disebabkan bergam, salah satunya belum disalurkan, ada juga karena diblokir karena dana tersebut mengendap selama tiga bulan, sesuai aturan dari menteri keuangan.

Sedangkan untuk penerima BPNT, KPM bisa menerima barang, dan atau uang tunai. Karena yang dikhawatirkan adalah lokasi KPM jauh dari e-waroeng. Dan mengeluarkan biaya transportasi lebih besar dari pada nilai bantuan.

Hal ini, Mensos mengakui menemukan kasus tersebut di beberapa Daerah di Indonesia, tidak hanya di Lombok Timur.

Penulis: NanangEditor: Redaksi
  • Bagikan