Minim Pengawasan, Aparat Diminta Tegas

  • Bagikan

SuaraIndo.id—– Masih adanya kasus dugaan kekerasan hingga dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok Timur, memaksa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mendorong agar Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tegas terhadap oknum calo calo penyalur Jasa Pekerja Migran Indonesia.

Ketua DPRD Lombok Timur Murnan mengatakan, satu bulan terakhir, dua PMI asal Lombok Timur dipulanglan dalam keadaan tidak sehat. Seperti Pekerja Migran Wanita asal Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, yang diduga korban tindak pidana perdagangan orang di Timur Tengah, tepatnya Arab Saudi, pulang dalam keadaan tidak bisa melihat, akibat dugaan kekerasan yang dialami.

Seperti diketahui Pemerintah Indonesia, telah menerbitkan moraturium ke Timur Tengah bagi PMI namun adanya calo calo atau tekong mengakibatkan banyak masyarakat Lombok Timur diberangkatkan melalui jalur jalur tidak resmi dengan iming iming gaji tinggi. Adanya kasus ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dinilai masih minim melakukan pengawasan.

Selain itu, PMI asal Kecamatan Labuhan Haji, juga dipulangkan dalam keadaan memperihatinkan, dengan kedua tangan dan kaki harus diaputasi, akibat kecelakaan kerja di Malaysia.

Kedua PMI ini merupakan sebagian kecil contoh buruknya penanganan PMI. Ironisnya, kepulangannya dilakukan pihak keluarga sendiri.

Murnan menambahkan, adanya kasus PMI tersebut, diharapkan Aparat Penegak Hukum memberikan sanksi tegas, agar mendapatkan efek jera bagi pelaku yang memberangkatkan PMI secara Non Prosedural.

Terlebih yang nekat memberangkatkan PMI ke Timur Tengah, yang sudah jelas dilarang oleh Pemerintah.
Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Timur M Sukiman Azmy berdalih, setiap Negara tujuan PMI, Pemerintah sudah memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

Salah satu tugas KBRI, yakni melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk para PMI.

Dikatakan/ tugas Pemerintah Daerah hanya melakukan pelayanan pemberkasan pemberangkatan agar tidak ilegal. Bahkan di Kedutaan memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap PMI. Namun, karena banyaknya WNI, khususnya PMI di Negara rantauan, tentu Kedutaan sulit melakukan pengawasan secara perorangan.

Bupati juga menanggapi kasus PMI yang mengalami kecelakaan kerja hingga kehilangan kedua kaki dan tangan. Hal tersebut, dinilai karena kurang kehati-hatian yang bersangkutan sehingga mengalami strum listrik saat bekerja.

Namun, saat ini Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perawatan hingga sembuh. Kedepannya melalui Dinas Sosial Lombok Timur, akan menyediakan pekerjaan sesuai dengan skil yang dimiliki meski tidak memiliki kaki dan tangan.

“Pemerintah akan menyesuaikan pekerjaannya dengan kondisi fisik yang dimiliki,” ujar Bupati Lombok Timur, kepada wartawan.

Penulis: NanangEditor: Redaksi
  • Bagikan