Penggunaan Kantong Plastik Akan Diatur, DPRD Kota Palangka Raya Ajukan Raperda Inisiatif

  • Bagikan

Suaraindo.id—Penggunaan dan sampah plastik adalah menjadi permasalahan yang dihadapi tiap negara secara global serta menjadi momok bagi kita semua terutama pada pencemaran lingkungan,meski sebagian limbah masih dapat di daur ulang namun sebagian lagi tidak tertampung dan akhirnya di biarkan menumpuk di tanah yang sulit mengalami dekomposisi (Proses penguraian ) meski sudah 100 tahun lamanya.

Dalam rangka membantu mengurangi limbah dan penggunaan barang yang terbuat dari plastik segala macam cara dilakukan termasuk dalam hal penggunaan kantong belanjaan yang terbuat dari plastik yang ada di supermarket,toko,warung dan pusat-pusat perbelanjaan pasar atau mall, bahkan yang ada di sekolah dan perguruan tinggi dimana selanjutnya akan di atur dalam sebuah regulasi oleh pemerintah melalui usulan dan persetujuan DPRD ke pemerintah provinsi untuk di jadikan Perda.

DPRD Kota Palangka Raya, melalui Bapemperda ( Badan Pembentukan Peraturan Daerah ) mencoba mengajukan 3 buah Raperda inisiatif tahun 2021 diantaranya yaitu, 1 tentang LKK, 2 Limbah rumah tangga dan ke -3 adalah pengurangan penggunaan kantong plastik, dimana ke -3 buah usulan judul untuk raperda ini telah dibahas dalam rapat terbatas bersama mitra kerja DPRD Kota Palangka Raya, Perwakilan Kumham dan sekretariat DPRD kota Palangka Raya yang nantinya bila disetujui bersama akan menjadi Peraturan daerah.

Rapat Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya di pimpin oleh Riduanto, di dampingi Hj.Mukrrahmah dan Vina Panduwinata selaku anggota serta sekretaris DPRD kota Palangka Raya, Hj.Siti Masmah beserta staff setwan dan perwakilan Kumham di ruang rapat komisi DPRD Kota Palangka Raya, Selasa siang (30/11/2021).

Usai menghadiri Rapat Bapemperda,Riduanto yang cukup akrab dengan awak media itu, saat diwawancarai menyebutkan beberapa perihal terkait agenda rapat yang sudah di laksanakan hari itu.

“Hari ini adalah pembahasan kelanjutan hasil konsultasi publik Senin (29/11) di ruang rapat paripurna, tentang 3 buah judul rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Palangka Raya tahun 2021, satu diantaranya tentang LKK, kemudian tentang limbah rumah tangga dan yang ketiga tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di kota Palangka Raya,” terangnya.

Hal ini sebelumnya sudah melalui konsultasi publik melalui 5 camat, 30 lurah, 30 LKK perguruan tinggi, SOPD terkait dan kelompok-kelompok masyarakat dimana itu semua merupakan bagian masukan dari masyarakat yang di akomodir dan di masukan dalam pasal serta ayat dalam rapat Bapemperda.

” Dalam Konsultasi publik saat itu banyak masukan dan saran dari masyarakat terkait 3 buah usulan raperda inisiatif tersebut, misalnya pengurus LKK minimal SMA sederajat, pendanaanya jelas, honorarium dan insentif, operasional mereka kita masukan dalam pasal dan ayat disana,termasuk tugas-tugas Muserenbang dan pra Musrenmbang,termasuk pengecualian pengurus Parpol, ” ucapnya.

Ini ada Klausul nya dimana ada masa sosialisasinya 1 tahun setalah perda ini berlaku, pasar atau toko-toko modern itu masih bisa menyediakan kantong plastik berbayar, jadi bila ada masyarakat yang datang berbelanja tidak membawa kantong tas kain, kertas, atau kantong plastik sendiri dari rumah,mereka akan dikenakan biaya atas kantong plastik belanjaan tersebut.

“Terkait penggunaan kantong belanjaan ini nantinya pihak penyedia layanan toko,supermaket di arahkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak UMKM buatan lokal, yang tidak berbahan plastik, seperti bakul purun, bakul rotan, bahan kertas atau kain dimana toko-toko modern tersebut harus menyediakan kantong bahan alami itu untuk masyarakat dengan cara masyarakat membeli kantong alami tersebut untuk berbelanja dan pihak pelaku usaha toko modern saat mengurus ijin di PTSP di wajibkan bekerjasama dengan UMKM dan itu diatur dalam perda tadi,” pungkasnya.

  • Bagikan