Lemah, Prospek Proyeksi Pemulihan Pasar Tenaga Kerja

  • Bagikan
Seorang bocah berusia 10 tahun bekerja di sebuah bengkel di Lahore, Pakistan, untuk menghidupi keluarganya, 12 Juni 2021. (AP//K.M. Chaudary)

Suaraindo.id–Pakar-pakar ekonomi ILO mengatakan pemulihan pasar tenaga kerja dari krisis yang dipicu pandemi akan jauh lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Mereka memproyeksikan jumlah jam kerja global tahun ini akan turun 1,8 persen dari jumlah jam kerja pra-pandemi pada triwulan terakhir 2019.

Penurunan itu, kata mereka, setara dengan hilangnya 52 juta pekerjaan penuh waktu. Jumlah itu dua kali lebih besar dari yang diprediksi dalam survei pasar global tahun lalu. Dirjen ILO, Guy Ryder, mengatakan kekurangan pasokan tenaga kerja ini muncul di atas tingkat pengangguran yang tetap tinggi sebelum krisis.

“Pada 2022, kami memproyeksikan bahwa pengangguran global akan mencapai 207 juta. Itu 20 juta di atas tingkat pra-pandemi pada 2019. Dalam persentase, kami memperkirakan tingkat pengangguran pada 2022 menjadi 5,9 persen,” jelasnya.

Pekerja konstruksi migran, sebagian mengenakan masker di tengah pandemi corona, berdesakan di dalam truk usai jam kerja di Bangkok, Thailand, 9 April 2020.
Pekerja konstruksi migran, sebagian mengenakan masker di tengah pandemi corona, berdesakan di dalam truk usai jam kerja di Bangkok, Thailand, 9 April 2020.

Laporan itu mendapati perbedaan besar dalam pemulihan antar wilayah. Di Eropa dan Amerika Utara, menurut laporan itu, tanda-tanda pemulihan tampak menggembirakan. Wilayah yang mengalami dampak terburuk adalah Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Karibia.

Ryder mengatakan negara-negara kaya diperkirakan keluar dari krisis ini dalam kondisi yang lebih baik daripada negara-negara miskin. Ia mengatakan terdapat kesenjangan besar antara prospek pasar tenaga kerja di negara-negara itu, bergantung pada tingkat pendapatan dan pembangunan mereka.

“Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah kesulitan untuk kembali ke tingkat pekerjaan dan kualitas pekerjaan sebelum pandemi. Akses yang tidak memadai ke vaksin memberi tekanan pada sistem perawatan kesehatan mereka karena ruang fiskal yang ketat membatasi kemampuan pemerintah mereka untuk menggunakan langkah-langkah stimulus untuk mendukung pasar tenaga kerja mereka,” jelasnya.

Ryder menambahkan Organisasi Buruh Internasional belum membuat kebijakan tentang legitimasi atau mandat vaksinasi di tempat kerja. Dia mengatakan masalah mendasar yang dihadapi tempat kerja adalah akses yang tidak setara ke vaksin.

Bagi Ryder, intinya adalah memastikan bahwa orang dapat bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman. [ka/jm]

  • Bagikan