Legislatif Tetapkan APBD Perubahan Lombok Timur

  • Bagikan

Suaraindo.id— Legilatif bersama Eksekutif menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang  APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, pada Rapat Paripurna II Masa Sidang I Rapat ke-4 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur Kamis, 22 September 2022.

Sidang paripurna diikuti Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy menyampaikan, mekanisme dan amanat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Perubahan APBD tersebut, melalui tahapan pembahasan yang telah disepakati bersama.

Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati mengingatkan, agar semua pihak mengindahkan catatan yang menjadi perhatian bersama.

Dikatakan, dua rancangan peraturan daerah ditetapkan, dalam hal ini Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa juga telah selesai dibahas dan selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk difasilitasi.

Selain itu, Raperda tersebut segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai pedoman melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa untuk mengatur pemberhentian, pengangkatan, dan mutasi Perangkat Desa.

Bupati mengingatkan, agenda penting yang perlu menjadi perhatian setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yakni pengajuan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menghindari keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sebelumnya berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD terkait PAD yang disampaikan Abrormi Lutfi menyampaikan, Pendapatan transfer, Lain-lain  pendapat daerah yang sah telah mengalami peningkatan sebanding dengan penambahan Belanja Daerah.

Bahkan, penerimaan pembiayaan daerah mengalami penambahan. Sementara komponen penerimaan pinjaman daerah mengalami penurunan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan disebabkan pembayaran cicilan pokok utang pada PT Sarana Multi Infrastruktur yang dimulai pada tahun 2023.

Dengan dasar dan hasil tersebut, pembahasan mendalam yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran maka Raperda Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang telah dikoreksi dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat.

Badan Anggaran menyimpulkan, Raperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Setelah melalui proses tersebut, Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan penetapan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2021 tentang APBD tahun anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah.

  • Bagikan