Suaraindo.id — Komisi II dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur.
Rapat tersebut dilakukan untuk memonitoring kegiatan triwulan pertama.
Pada rapat kerja ini membahas mengenai realisasi anggaran Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan baik fisik maupun non fisik.
Selain membahas persolan tersebut, DPRD mendorong Dinas menyajikan data valid guru honorer yang sesuai PPPK Dapodik.
Ketua DPRD Lombok Timur Murnan, menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai masih jauh dari harapan.
Murnan berharap, setiap pertemuan yang dilakukanmenjadi bahan evaluasi semua pihak untuk bisa mengubah peringkat IPM Lombok Timur menjadi lebih baik.
Persoalan lain yang menjadi atensi adalah penggunaan dana BOS. Pada kesempatan tersebut, DPRD Lombok Timur menegaskan agar penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan pemerintah.
Dari hasil pemantauan dilapangan, sejumlah bangunan sekolah masih sangat memperihstinkan, karena berbagai kendala. Diantaranya, bangunan rusak terdampak gempa, termakan usia dan lainnya belum tersentuh.
“Kita mendorong Dinas memperioritaskannya, agar ada dana sharing dari Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan, ” Pungkasnya.
Murnan menegaskan, sekolah yang tidak tersentuh pemerintah pusat melalui DAK, besar kemungkinan Dapodiknya tidak di isi.
Menurut Ketua Komisi II M. Waes Al-Qarni, SE, banyak keluhan tenaga honorer, yang belum masuk PPPK. Tentu ini menjadi perhatian semua pihak.
Oleh karenanya, menyajikan data yang sesuai sangat perlu dilakukan, untuk mengetahui tenaga honorer yang belum masuk data.
Diharapkan Dinas agar menyajikan Data real, sesuai yang dilapangan. Sehingga bisa diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan.
