Dorong Keterbukaan Informasi, DPRD Sambas Kunker ke Komisi Informasi Kalbar

  • Bagikan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (22/8/2023). Suaraindo.id/SUARAKALBAR.CO.ID/ zulfian.

Suaraindo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Selasa (22/8/2023).

Kunjungan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sambas H Abu Bakar dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas.

Rombongan Wakil Rakyat dan PPID Pembantu Setwan Kab Sambas, disambut langsung Ketua Komisi Informasi Kalbar, Lufti Faurusal Hasan , Wakil Ketua Marhasak Reinardo Sinaga, Koordinator Bidang ASE, Padmi Januarni Chendramidi, dan Koordinator Bidang KHAL Sabinus Matius Melano.

Kedatangan Tim PPID dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas itu ke KI Kalbar, dalam rangka memperkuat dan memantapkan kelembagaan PPID Pembantu di DPRD Kabupaten Sambas. Selain itu, menegaskan komitmen dan dukungan DPRD terhadap iklim keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, dengan SDM dan struktur baru di sekretariat DPRD Sambas, mendorong Kinerja PPID yang merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Ini kita harapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sambas Ferdinan menambahkan bahwa dalam mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas dan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintah dan badan publik.

Menurut dia, juga diperlukan adanya kemauan untuk mereformasi sistem dan pola kerja. “Kita bersyukur, pengelolaan informasi dan dokumentasi di jajaran kita, sudah menunjukkan kearah yang lebih baik, dan memang masih banyak lagi yang bisa untuk semakin ditingkatkan,” kata Ferdinan.

Dijelaskan dia, pemda juga, sangat berkeinginan dan mendorong terus bagaimana implementasi dan kesadaran akan pentingnya sistem one data policy atau kebijakan satu data.

Ferdinan mengatakan dengan komitmen yang tinggi, kebaikan dari program keterbukaan informasi membawa percepatan pada pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh dan lebih bertanggung jawab.

“Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Semoga penerapan dan semangat keterbukaan informasi, negeri kita semakin baik dalam segala hal kebaikan,” pungkasnya.

  • Bagikan