Suaraindo.id – Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah.
“Ini dilakukan dalam upaya keluar dari kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha dengan cara meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujar Sebastianus Darwis dalam kegiatan Workshop bertajuk Karya Ekonomi Komunitas Kalbar di Aula Kantor Bupati Bengkayang, Kamis (24/8/2023).
Workshop digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Keuskupan Agung Pontianak, CU Pancur Kasih dan segenap stakeholders keuangan inklusi.
Darwis menyampaikan akan ada tantangan dalam mewujudkan inklusi keuangan terutama daerah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, terluar.
“Tantangan berupa akses teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan,” katanya.
Peran lembaga keuangan seperti perbankan dan CU diharapkan mampu menjangkau pelosok pedesaan dan mampu mengedukasi serta memajukan perekonomian pedesan.
“Harapannya perbankan nasional dapat lebih menyasar masyarakat melalui agen-agen laku pandai,” pungkasnya.
Program kegiatan peningkatan edukasi dan literasi keuangan ini berlangsung dalam rangka implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.
Dimana pemerintah memberikan edukasi dan literasi keuangan yang merupakan elemen penting kepada pelajar, pelaku UMKM dan masyarakat.
“Terutama kepada mereka yang belum terlayani akses lembaga keuangan formal,” kata Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Franciscus Maria Agustinus Sibarani.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI periode 2014-2016 ini menyebut kegiatan peningkatan edukasi dan literasi keuangan ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan keuangan inklusif di Kalimantan Barat.
“Pemerintah berharap masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang keuangan. Kami berharap melalui workshop ini, masyarakat akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan serta dapat mengembangkan karya ekonomi komunitas di Kalimantan Barat,” katanya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
Kini BKPM RI menjadi Kementerian Investasi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut pria yang pernah menjadi pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Bersatu ini mengatakan kegiatan ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan masyarakat di Kalimantan Barat.
Ini dilakukan agar masyarakat mampu memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan dengan lebih baik.
Melalui workshop ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan pribadi, meningkatkan kapasitas usaha, serta memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.
“Melalui inisiatif seperti workshop ini, kita berharap dapat mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan inklusi keuangan di Kabupaten Landak dan wilayah Kalimantan Barat,” kata Franky Sibarani sapaan akrabnya.
Dukungan Keuskupan Agung Pontianak
Kegiatan yang memberikan edukasi dan pengetahuan lewat literasi keuangan kepada masyarakat Kalimantan Barat mendapat dukungan penuh dari Gereja Katolik melalui Keuskupan Agung Pontianak (KAP).
Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus menyambut baik kegiatan ini. Baginya ada alasan mengapa Keuskupan Agung Pontianak menjadi mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kegiatan Workshop bertajuk Karya Ekonomi Komunitas Kalbar.
Uskup Agus sapaan akrabnya ini menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat Kalbar.
Kegiatan ini berupaya untuk memberikan pemahaman baik tentang keuangan yang inklusif di Kalimantan Barat. “Kenapa Keuskupan Agung Pontianak mendukung ini? Karena memberikan pemahaman tentang keuangan adalah bagian dari perbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Uskup Agustinus.
Mitra Kerja
Sejumlah lembaga pemerintah, keuangan dan usaha menjadi mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung acara ini.
Para mitra kerja akan memberikan materi seputar literasi keuangan dan dukungan bagi UMKM yang terbagi dalam dua sesi. Mitra tersebut berasal dari sektor keuangan dan sektor rill, diantaranya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BRI, BPD Kalbar, Jamkrindo, KSP CU Pancur Kasih, serta BULOG.
Pada setiap sesi dibuka sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pembicara.
Peserta dapat mengajukan pertanyaan, membagikan pandangan mereka, atau berdiskusi lebih lanjut mengenai topik-topik yang telah disampaikan.
Sesi tanya jawab ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memperdalam pemahaman peserta tentang topik-topik yang dibahas dalam workshop tersebut.
“Kami menghargai dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan ini, dan kami berharap ini akan menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat,” kata Franky Sibarani, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
