Suaraindo.id – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan program pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Gapensi juga berharap agar pemerintah baru lebih melibatkan kontraktor lokal dan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur mendatang.
Sekretaris Jenderal Gapensi, La Ode Safiul Akbar, menyampaikan pernyataannya pada Rabu, mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sektor infrastruktur dan konstruksi telah mengalami banyak kemajuan. Ia mencatat bahwa salah satu pencapaian terbesar Jokowi adalah pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.
Kemajuan Infrastruktur di Era Jokowi
La Ode menilai bahwa periode tersebut merupakan dekade terbaik dalam hal indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi di Indonesia. Ia meyakini bahwa pemerintahan yang baru akan melanjutkan apa yang telah dimulai di era Jokowi, terutama mengingat anggaran pembangunan infrastruktur yang diajukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi, dan keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Perhatian Terhadap Kontraktor Lokal
La Ode menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan agar perekonomian daerah dapat berkembang.
“Selama ini, banyak proyek infrastruktur yang tidak melibatkan kontraktor lokal, yang mengecewakan kami. Seharusnya kontraktor lokal diberi kesempatan untuk berpartisipasi, sehingga kualitas mereka dapat meningkat di semua daerah,” ungkap La Ode.
Dominasi Kontraktor BUMN Karya
La Ode mengkritik dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek-proyek skala besar yang dianggap menghambat pertumbuhan kontraktor lokal. Ia menyatakan bahwa dominasi tersebut membuat kontraktor lokal hanya menjadi subkontraktor yang sering kali tidak dibayar, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berkembang.
“Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengharuskan kontraktor BUMN untuk bekerja sama dengan kontraktor lokal dalam proyek-proyek besar. Ini penting agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM dapat terjadi di setiap daerah,” jelasnya.
Harapan untuk Pemerintahan Baru
La Ode berharap pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal dan meluruskan fungsi BUMN Karya, agar tidak berperan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi. Dengan melibatkan kontraktor lokal dalam proyek infrastruktur, diharapkan tidak hanya pembangunan fisik yang tercapai, tetapi juga peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di daerah.
Dengan demikian, Gapensi optimis bahwa kolaborasi antara kontraktor BUMN dan lokal dapat menciptakan multiplier effect yang menguntungkan bagi perekonomian nasional dan daerah.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
