Suaraindo.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua desk baru yang akan dibentuk untuk memperkuat upaya penanganan masalah serius di Indonesia. Desk baru tersebut meliputi Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan, yang rencananya akan segera dibentuk dalam waktu dekat.
Dalam keterangannya, Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pembentukan desk tambahan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan kasus yang melibatkan dugaan penyelewengan anggaran atau korupsi. KPK diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap proses penanganan kasus-kasus perdagangan orang dan kebakaran hutan yang selama ini seringkali terkendala.
“Kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” kata Budi usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua KPK Setyo Budianto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).
Pelibatan KPK dalam desk baru ini bertujuan untuk membantu Kemenko Polkam dalam menelusuri dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang dapat terjadi dalam kasus perdagangan orang dan kebakaran hutan. KPK, yang selama ini telah berperan dalam penanganan berbagai kasus korupsi di Indonesia, akan memberikan dukungan dalam aspek pengawasan dan investigasi untuk memastikan bahwa penanganan kedua masalah ini dapat berjalan transparan dan efektif.
Saat ini, KPK bersama instansi penegak hukum lainnya sudah tergabung dalam desk pemberantasan korupsi bentukan Menko Polkam. Selama desk tersebut berjalan, sejumlah kasus korupsi berhasil diungkap atau dilanjutkan kembali setelah sempat mandek. Salah satu contoh signifikan adalah penanganan kasus korupsi yang melibatkan kader PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Dengan tambahan dua desk baru ini, Kemenko Polkam berharap dapat lebih fokus menangani masalah perdagangan orang yang kerap melibatkan jaringan internasional, serta kebakaran hutan yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kedua masalah ini juga seringkali melibatkan aktor-aktor yang memiliki akses besar terhadap sumber daya, sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk KPK.
Budi Gunawan menegaskan bahwa pembentukan desk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani masalah yang memiliki dampak besar terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ke depannya, kolaborasi antara Kemenko Polkam dan KPK diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pemberantasan korupsi dan penanganan tindak pidana yang merugikan negara.
Pelibatan KPK diharapkan akan semakin memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah-masalah besar yang ada di Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS