Suaraindo.id – Indonesia memperingati Hari Pers Nasional (HPN), momen penting yang dimulai pada 1985 bersamaan dengan ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tahun ini, peringatan tersebut terasa lebih berat dengan penurunan peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF). Menurut laporan RSF 2024, Indonesia turun ke posisi 111 dari 180 negara, turun dari peringkat 108 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan semakin menguatnya kontrol terhadap media dan meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis.
Endy Bayuni, editor senior The Jakarta Post, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kebebasan pers yang semakin terancam dalam 10 tahun terakhir. Banyak wartawan merasa kesulitan bersuara lantang karena ancaman dari kelompok berkuasa yang memanfaatkan media sosial untuk merundung dan menekan suara-suara kritis. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ruang untuk berekspresi semakin terbatas, bahkan bukan hanya bagi jurnalis, namun juga bagi masyarakat umum.
“Internet yang seharusnya menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, kini dikuasai oleh mereka yang memiliki kekuatan politik dan uang,” ujarnya kepada VOA Indonesia. Mereka yang berkuasa dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mendominasi ruang diskusi publik dan menyebarkan disinformasi.
Sementara itu, Pandan Yudhapramesti, Ketua Program Studi Jurnalistik Universitas Padjajaran Bandung, menilai bahwa tantangan bagi jurnalis kini berbeda dari sebelumnya. Informasi yang mudah didapatkan justru menciptakan celah bagi disinformasi dan misinformasi yang semakin menyebar. Menurutnya, pers harus terus menjaga perannya sebagai kontrol sosial dan negara harus mencarikan solusi untuk menjaga eksistensi media yang independen.
Endy juga menyoroti bahwa media berita kini semakin kehilangan relevansinya, karena ruang publik yang dikuasai oleh mereka yang berkuasa. “Media harus kembali pada praktik jurnalisme yang baik dan berpegang pada kredibilitasnya. Ini akan membantu masyarakat untuk mencari informasi yang dapat dipercaya,” katanya.
Peringatan HPN 2025 juga berlangsung di tengah dualisme kepemimpinan PWI, yang memicu polarisasi di kalangan wartawan. Banyak yang menilai dualisme ini merusak citra pers dan mengurangi efektivitas organisasi dalam memperjuangkan kebebasan pers. Endy Bayuni mengajak pers nasional untuk introspeksi diri, agar profesi ini tetap relevan dan dapat mendukung terciptanya masyarakat demokratis yang terbuka.
Pandan Yudhapramesti menyarankan agar Hari Pers Nasional tidak lagi ditetapkan bertepatan dengan hari ulang tahun PWI, mengingat potensi terjadinya dualisme yang bisa mempengaruhi kesatuan organisasi.
Masalah finansial juga menjadi sorotan dalam peringatan HPN kali ini. Endy Bayuni mengungkapkan bahwa industri pers Indonesia sedang menghadapi krisis, dengan banyak media yang tutup dan wartawan yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pers masih sangat dibutuhkan dalam masyarakat demokrasi, dan perlu ada solusi untuk mendanai jurnalisme secara berkelanjutan.
“Industri pers harus mencari model bisnis yang mendukung keberlanjutan jurnalisme, termasuk mekanisme pembayaran yang lebih adil dan stabil. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau keringanan untuk mendukung keberadaan media independen,” katanya.
Di tengah tantangan yang dihadapi, Endy berharap pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan dalam mengatur pers, agar independensi media tetap terjaga. Namun, ia juga mengakui bahwa pemerintah dapat membantu dengan menyediakan infrastruktur hukum yang mendukung keberadaan media dan perusahaan pers.
Peringatan Hari Pers Nasional tahun ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk lebih peduli terhadap keberadaan pers yang bebas, independen, dan kredibel. Dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan tantangan di dunia
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
