Suaraindo.id – Indonesia dan Vietnam resmi meningkatkan hubungan diplomatik mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif pada Senin (10/3/2025). Kesepakatan bersejarah ini dicapai dalam pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam, To Lam, dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, sekaligus menandai 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor dengan Vietnam.
“Kita sepakat dalam pertemuan bahwa kita ingin meningkatkan hubungan dan kerja sama kita. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi kemitraan strategis yang komprehensif,” ujar Prabowo seperti dilansir dari Beritasatu.com, Selasa (11/3/2025).
Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, industri teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, Prabowo juga menyatakan rencananya untuk segera mengunjungi Vietnam guna menandatangani perjanjian implementasi terkait kerja sama di zona ekonomi kedua negara. Ia berharap parlemen Indonesia dapat segera meratifikasi kesepakatan tersebut agar implementasi dapat berjalan lancar.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat kedua negara dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dan keamanan, sekaligus mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin selama tujuh dekade.
Prabowo sebelumnya telah mengunjungi Vietnam pada September tahun lalu sebagai presiden terpilih, menandai pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih aktif dibandingkan pendahulunya, Joko Widodo, yang lebih fokus pada isu domestik. Pendekatan baru ini menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin kawasan dalam membangun kemitraan strategis yang lebih erat dengan negara-negara di Asia Tenggara.
Indonesia dan Vietnam memiliki klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang kerap menimbulkan ketegangan. Pada 2019, Jakarta memanggil duta besar Vietnam setelah menuduh penjaga pantai Vietnam menabrak kapal Indonesia dalam upaya menghalangi intersepsi terhadap kapal yang menangkap ikan secara ilegal.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen untuk melindungi zona ekonominya dari praktik penangkapan ikan ilegal yang menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar setiap tahunnya. Pemerintah juga menegaskan kedaulatannya dengan mengubah nama wilayah di ujung selatan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Semua ini mewarnai dinamika hubungan Indonesia-Vietnam.
Dengan peningkatan status hubungan diplomatik ini, diharapkan kerja sama kedua negara semakin erat dan berdampak positif bagi stabilitas kawasan serta kesejahteraan rakyat di kedua negara.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
