Suaraindo.id – Meskipun berada di bulan suci Ramadan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai sekolah tetap berjalan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat terus melakukan pemantauan guna meminimalisir berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengungkapkan bahwa keamanan pangan, rantai pasokan, dan distribusi merupakan risiko utama dalam program MBG yang perlu segera dimitigasi. Ia juga memperkirakan bahwa dalam tiga hingga lima tahun ke depan, risiko yang dihadapi akan bergeser ke arah kecukupan gizi, rantai pasokan, serta dampak lingkungan.
“Diperlukan penerapan manajemen risiko untuk memastikan keterlibatan setiap pihak dalam pelaksanaan MBG. Hal ini mengingat keterbatasan sumber daya yang ada dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” ujar Rudy dalam keterangannya pada Senin (24/03/2025) sore.
Rudy menjelaskan bahwa program MBG dalam konteks pro-jobs dapat menciptakan hingga 1,9 juta lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor agrikultur. Dari sisi pro-poor, program ini juga diproyeksikan mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen serta mengurangi ketimpangan sosial.
“Semua dampak positif tersebut dapat terwujud apabila implementasi program ini berjalan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, Dewan Energi Nasional (DEN) telah merekomendasikan agar dilakukan business process review serta audit rutin oleh BPKP,” tambahnya.
Dalam kegiatan yang sama, Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya, H.Y. Hardito, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai bahwa kehadiran program MBG sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi di daerah.
“Program ini memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, namun juga memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik, termasuk risiko fraud. Oleh sebab itu, strategi dalam pengelolaan risiko, terutama dalam mencegah fraud, harus terus ditingkatkan,” jelas Hardito.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan pengelolaan risiko fraud. Dengan peran aktif APIP, risiko fraud dapat diminimalkan, integritas pemerintah tetap terjaga, dan efektivitas program MBG bisa berjalan dengan optimal.
Dengan adanya pemantauan ketat oleh BPKP Kalbar serta langkah-langkah strategis dalam mitigasi risiko, diharapkan program MBG dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan gizi yang baik demi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
