Suaraindo.id – Kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak sepanjang tahun 2024 mencatat hasil gemilang dengan melampaui target pada tiga aspek utama. Tercatat, peningkatan literasi keuangan mencapai 100%, optimalisasi produk dan layanan keuangan mencapai 109,23%, serta penguatan infrastruktur akses keuangan menembus 110,91%.
Capaian ini disampaikan dalam kegiatan Penetapan Program Kerja TPAKD Tahun 2025 yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (16/4/2025), dan dihadiri oleh seluruh perwakilan TPAKD se-Kalimantan Barat.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyampaikan apresiasinya atas capaian TPAKD Pontianak dan menekankan pentingnya kerja keras lintas sektoral dalam mendorong ekonomi daerah yang inklusif melalui akses keuangan yang luas dan merata.
“Perlu ikhtiar, perlu kerja besar untuk terus mendorong bagaimana target itu bisa kita capai dan hasilnya berdampak kepada para pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Bahasan usai acara.
Bahasan menilai capaian ini bukan hanya indikator keberhasilan kerja teknis, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yang dinilai stabil dan terus meningkat.
Meski demikian, ia juga mencatat bahwa masih terdapat sejumlah kabupaten/kota di Kalbar yang belum mencapai target maksimal. Melalui forum koordinasi rutin TPAKD, kondisi ini telah teridentifikasi untuk segera dicarikan solusinya.
“Dengan adanya rapat rutin, maka sudah diketahui daerah kabupaten/kota mana yang angkanya masih belum di atas 100 persen,” jelasnya.
Bahasan juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam capaian tahun lalu adalah karena banyaknya kepala daerah yang masih berstatus Penjabat (Pj), termasuk di Kota Pontianak sendiri. Meski begitu, ia menegaskan komitmen Pemkot untuk mengimplementasikan tujuh tema program dan 10 program kerja utama TPAKD yang telah disusun.
Untuk tahun 2025, TPAKD Kota Pontianak akan lebih fokus pada penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan konsumen dari maraknya praktik investasi ilegal dan pinjaman online bodong.
“Kita harus gencar mensosialisasikan bagaimana masyarakat Kota Pontianak tidak terpapar investasi bodong, termasuk pinjaman online dan lain sebagainya. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya tidak terpapar hal seperti itu,” tegas Bahasan.
Langkah ini dinilai strategis mengingat masih banyak masyarakat yang kurang memahami risiko dari layanan keuangan digital yang tidak resmi. TPAKD akan menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, OJK, dan media untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan hingga ke tingkat RT/RW.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, TPAKD diharapkan terus menjadi motor penggerak inklusi keuangan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
