Suaraindo.id – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diminta tidak terlena dengan masuknya investasi PT Dharma Inti Bersama (DIB) yang akan membangun smelter bauksit di Kawasan Industri Pulau Penebang, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kalimantan Barat (Kalbar).
Direktur Eksekutif Lembaga Teraju Indonesia, Tomo, mengingatkan bahwa meski investasi sangat penting untuk mendorong kemajuan daerah, namun harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal—baik secara ekonomi, pengetahuan, maupun kelestarian lingkungan.
“Kami tidak anti-investasi. Justru kami mendukung. Tapi investasi harus memberdayakan masyarakat, berdampak langsung pada pendapatan, pengetahuan, dan kualitas lingkungan hidup,” ujar Tomo kepada wartawan (23/1/2025).
Ia menegaskan agar pemerintah belajar dari pengalaman daerah lain, di mana investasi pertambangan justru menimbulkan kerusakan lingkungan parah dan mematikan mata pencaharian masyarakat seperti nelayan dan petani.
“Sudah banyak kasus pabrik nikel mencemari laut dan sungai, nelayan tak bisa melaut karena air tercemar. Perusahaan lepas tangan, dan rakyat menanggung kerugian. Ini harus dicegah sejak awal,” tegasnya.
Menurut Tomo, pemerintah memang telah melakukan analisis dampak lingkungan dan sosial. Namun ia mengingatkan agar analisis itu tidak sekadar formalitas. Ia menyoroti fenomena penggunaan jargon yang indah tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Bahasa yang digunakan pemerintah seringkali sama: pro lingkungan, pro rakyat. Tapi ketika terjadi pengangguran atau kerusakan lingkungan, semua bungkam. Ini bukan sekadar investasi biasa. Ini menyangkut masa depan Pulau Maya Karimata dan generasi mendatang,” katanya.
Tomo menekankan pentingnya investasi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara merata, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, pendidikan, hingga penguasaan pasar hasil produksi lokal.
“Investasi harus dibangun bersama rakyat. Pemerintah mesti mendorong investasi berbasis masyarakat, termasuk potensi laut yang sangat besar di Kayong Utara. Jangan hanya fokus pada pertambangan,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan sejak dini oleh pemerintah, agar tidak hanya bersifat reaktif ketika masalah muncul. Pemerintah diminta proaktif dalam mengelola potensi dan risiko, serta memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk berkembang.
“Jangan menunggu hingga bencana terjadi. Jangan hanya jadi penonton dalam pembangunan strategis nasional yang dikuasai swasta. Rakyat harus diberi ruang untuk bertumbuh. Petani, nelayan, anak-anak muda—semua harus dilibatkan dalam rantai ekonomi daerah,” tandas Tomo.
Ia berharap, investasi di Kepulauan Karimata ini tidak menjadi catatan kelam baru bagi Kalimantan Barat.
“Belajarlah dari kerusakan di daerah lain. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Pemimpin sejati bertanggung jawab tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jangan gadaikan masa depan hanya demi keuntungan sesaat,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
