Suaraindo.id – Penyanyi sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, menyampaikan kritik tegas terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan tambang batu bara, khususnya PT Bukit Asam. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Bukit Asam, sebagaimana disiarkan melalui Channel YouTube Komisi XII DPR RI, Minggu (11/5/2025).
“PT Bukit Asam sebagai salah satu perusahaan tambang besar harus memastikan seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan peraturan, seperti Amdal-nya. Jangan sampai ekosistem rusak dan masyarakat di sekitar tambang malah menderita,” tegas Iyeth, yang juga merupakan legislator asal Riau.
Iyeth menegaskan bahwa dirinya mendukung hilirisasi batu bara sebagai kebijakan strategis untuk ketahanan energi nasional. Namun ia mengingatkan, industrialisasi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, perusahaan wajib memiliki rencana mitigasi yang jelas terhadap risiko lingkungan.
“Setiap pembukaan proyek tambang harus punya perencanaan mitigasi bencana. Jangan tunggu terjadi masalah dulu baru sibuk menanggulangi,” lanjutnya.
Selain soal dampak lingkungan, Iyeth juga menyoroti soal keterbukaan perusahaan terhadap penanganan limbah, pengendalian emisi karbon, hingga konservasi air. Ia meminta agar masyarakat sekitar tambang tidak menjadi korban dari proyek-proyek tambang besar yang seharusnya memberi manfaat.
“Transparansi dalam pengelolaan limbah dan emisi itu kunci. Jangan sampai masyarakat yang harus menanggung dampaknya. Rakyat di sekitar tambang bukan objek penderita, mereka harus dilibatkan dan dilindungi,” ujar pelantun lagu-lagu Melayu ini dengan nada serius.
Iyeth juga menyindir adanya kemudahan izin dan keringanan pajak yang dinikmati perusahaan tambang, namun tidak selalu diimbangi dengan kontribusi positif kepada masyarakat lokal. Ia mendesak agar seluruh kegiatan tambang dilakukan dengan pendekatan humanis, bukan intimidatif.
“Kalau sudah diberi kemudahan izin dan pajak, seharusnya perusahaan berkontribusi maksimal ke masyarakat. Jangan malah intimidasi warga agar proyek jalan mulus. Itu tidak manusiawi,” tandasnya.
Dengan pernyataan keras ini, Iyeth Bustami mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan untuk kembali menempatkan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
