SuaraIndo.id — Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (20/5/2025).
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Aliansi Ojol Palembang Bersatu, M. Asrul Indrawan, menyampaikan bahwa aksi tersebut membawa empat tuntutan utama kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan.
“Kami menuntut regulasi yang jelas untuk keberadaan ojek online roda dua, termasuk kepastian status kemitraan kami.
Kami juga meminta adanya tarif standar, batas maksimal potongan biaya aplikasi, serta sanksi tegas bagi aplikator yang melanggar,” ujar Asrul dalam orasinya.
Berikut empat tuntutan utama yang disuarakan:
1. Mendesak pemerintah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur legalitas ojol roda dua dan kejelasan status kemitraan.
2. Mendorong pengesahan regulasi mengenai tarif standar bagi pengemudi ojol.
3. Menetapkan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen bagi seluruh aplikator.
4. Memberikan sanksi, termasuk penutupan, terhadap aplikator yang tidak mematuhi regulasi.
Menurut Asrul, perang tarif murah antar aplikator membuat pengemudi menjadi korban. Ia juga menegaskan bahwa penentuan tarif seharusnya dilakukan melalui keputusan bersama tiga kementerian: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan.
“Tarif murah bukan solusi. Kami yang di lapangan menanggung kerugian. Karena itu, kami juga meminta DPRD Sumsel memfasilitasi rapat dengar pendapat bersama Komisi V,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Kasubag Aspirasi DPRD Sumsel, Selvi Ariana, menerima perwakilan massa dan menyatakan bahwa seluruh aspirasi akan segera diteruskan kepada pimpinan DPRD dan Komisi V.
“Aspirasi ini juga akan kami sampaikan ke DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan para driver ojol,” ujar Selvi.
Aksi berlangsung tertib dan damai, dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Para peserta aksi menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga ke tingkat pusat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
