Suaraindo.id – Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) Nusa Tenggara Barat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, yang memonta tour guide pengangkut wisatawan asing meninggalkan perairan teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru.
Langkah tersebut menjadi sorotan publik usai sebuah video yang merekam kejadian itu viral di media sosial.
Ketua Presidium ITK NTB, Achmad Sahib menilai, tindakan Bupati Haerul Warisin sebagai upaya menjaga kepentingan strategis daerah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
“Bupati bersikap tegas demi kedaulatan pariwisata daerah. Beliau melindungi hak masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat langsung dari aktivitas wisata di wilayahnya,” ujar Sahib saat ditemui di Mataram, Sabtu 21 Juli 2025.
Menurut Sahib, kapal pengangkut wisatawan yang beroperasi di Teluk Ekas diduga berasal dari luar daerah dan tidak memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat setempat.
Ia menyebut, bahwa lokasi selancar kerap dijadikan tempat transit tanpa mengarah pada pengembangan pariwisata lokal.
“Mereka membawa wisatawan hanya untuk berselancar, tanpa bermalam atau belanja di Lombok Timur. Ini jelas merugikan warga sekitar dan menciptakan kesenjangan manfaat,” tegasnya.
Sahib mengakui gaya komunikasi Bupati Haerul Warisin yang akrab disapa Haji Iron terkesan keras dan memicu respons negatif.
Namun, ia menilai substansi kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
ITK NTB mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam polemik viral.
Sahib meminta media berperan sebagai sarana edukasi agar publik memahami duduk persoalan secara utuh.
“Ini bukan pengusiran. Bupati hanya menegaskan aturan, agar wisatawan mematuhi tata kelola kawasan, termasuk tidak sembarangan menurunkan jangkar dan mendorong wisatawan bermalam di sekitar destinasi,” katanya.
Lebih lanjut, Sahib meminta dinas pariwisata kabupaten dan provinsi untuk segera turun ke lapangan dan membangun komunikasi intensif dengan pelaku usaha.
Ia juga menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, demi menghindari kebijakan yang hanya didasarkan pada kepentingan politik.
ITK NTB juga mendukung rencana Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, untuk menyusun regulasi terpadu dan zonasi wisata perbatasan.
Menurut Sahib, langkah ini akan mencegah konflik antara pelaku wisata dari dalam dan luar daerah.
“Zona selancar harus diatur dengan jelas. Ini penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kepentingan dan menjaga kondusivitas pariwisata,” jelasnya.
Sahib mengingatkan bahwa jika isu ini terus digoreng di media sosial tanpa klarifikasi dan edukasi, maka dampaknya bisa merugikan citra pariwisata NTB di mata dunia. Ia bahkan menilai komentar bernada provokatif sebagai tindakan tidak produktif.
“Netizen seharusnya mendorong diskusi membangun, bukan menyulut perdebatan yang memperkeruh suasana. Langkah Bupati sudah benar, hanya gaya penyampaiannya yang mungkin perlu penyesuaian,” tandasnya.
Sahib optimistis, penataan aktivitas wisata di Teluk Ekas akan membawa dampak positif bagi perekonomian Kabupaten Lombok Timur.
”Kita berharap pariwisata Lotim dan NTB ke depan lebih inklusif, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.
