SuaraIndo.id – Wacana Pemerintah Kota Palembang yang berencana mengirimkan anak-anak yang terindikasi berperilaku nakal ke luar daerah mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli.
Ia meminta kebijakan tersebut dikaji secara mendalam sebelum dijalankan agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
Menurut Syaiful, langkah yang menyangkut penanganan anak-anak berisiko tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya meniru kebijakan daerah lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi lokal.
“Kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan besar seperti ini tanpa kajian yang matang.
Perlu melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, psikolog, praktisi perlindungan anak, dan lembaga terkait lainnya,” ujar Syaiful di Palembang, Senin (9/6).
Ia mengingatkan bahwa penanganan terhadap anak-anak yang terindikasi nakal seharusnya mengedepankan pendekatan berbasis kearifan lokal dan bukan semata-mata copy-paste dari program yang dijalankan daerah lain.
“Jangan sampai karena ada daerah lain yang mengirimkan anak-anak seperti ini ke barat, kita ikut-ikutan tanpa evaluasi dan kajian.
Palembang punya karakteristik sendiri. Harus ada pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya lokal,” tegasnya.
Politisi PKS itu menekankan pentingnya membangun ekosistem sosial yang kondusif sebagai upaya jangka panjang dalam membina anak-anak yang berperilaku menyimpang.
Menurutnya, keterlibatan keluarga dan lingkungan sekitar sangat krusial dalam proses rehabilitasi sosial.
“Yang paling penting adalah pendekatan berbasis komunitas. Anak-anak ini butuh lingkungan yang mendukung perubahan mereka, bukan sekadar dipindahkan secara fisik ke tempat yang jauh.
Kita harus hadirkan dukungan dari orang-orang terdekat, sekolah, tokoh masyarakat, hingga lembaga seperti KPAI,” jelasnya.
Syaiful juga mengingatkan bahwa jika kebijakan ini tidak dikaji secara holistik, justru bisa memunculkan masalah baru yang kontraproduktif dengan tujuan awal untuk membina dan menyelamatkan anak-anak tersebut.
“Niat kita untuk membenahi bisa jadi malah menimbulkan trauma atau ketidakadilan baru bagi anak-anak.
Maka, mari kita pastikan semua langkah dilakukan secara komprehensif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
