SuaraIndo.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bantuan Hukum Trisula Justisia (BHTJ) Kota Palembang resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Jl. Tasik No. 12A, Sabtu (19/7/2025).
Pelantikan ini dihadiri langsung oleh jajaran pengurus pusat dan provinsi, serta disaksikan oleh berbagai unsur masyarakat.
M. Ali Ruben, SH., yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPD BHTJ Kota Palembang, menyampaikan komitmennya untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Palembang.
“BHTJ hadir untuk memberikan solusi nyata kepada masyarakat yang selama ini kesulitan dalam mengakses keadilan karena keterbatasan pengetahuan dan biaya hukum.
Kami siap menjadi garda terdepan dalam mendampingi warga yang membutuhkan bantuan hukum, terutama mereka yang belum tersentuh oleh sistem,” ujar Ali Ruben.
Menurutnya, masyarakat sering kali beranggapan bahwa bantuan hukum itu mahal dan prosesnya rumit.
Oleh karena itu, kehadiran BHTJ diharapkan mampu menjembatani kebutuhan hukum warga dengan pendekatan yang lebih humanis dan terjangkau.
“BHTJ di Kota Palembang akan berkolaborasi dengan program-program Pemerintah Kota, khususnya dalam bidang kesejahteraan dan penegakan hukum.
Saat ini, sebanyak 30 pengurus telah dilantik dan siap memberikan pelayanan langsung ke tengah masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD BHTJ Provinsi Sumatera Selatan, H. Masherdata Musal, SH., M.Si, menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari agenda besar pembentukan struktur organisasi di tingkat kabupaten dan kota.
“Hari ini, secara serentak, 14 cabang BHTJ di kabupaten/kota se-Sumatera Selatan juga dilantik. Visi utama kami adalah membantu masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pendampingan hukum secara layak.
Kita ingin memastikan keadilan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Masherdata juga menegaskan pentingnya peran BHTJ dalam memperkuat penegakan hukum di daerah.
Ia berharap seluruh pengurus DPD dan cabang bisa sigap dan responsif terhadap berbagai persoalan hukum yang dialami masyarakat.
“Kami ingin BHTJ menjadi mitra strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.
Sekretariat DPD sendiri berlokasi di kawasan KM 5 Kota Palembang, dan kami siap menampung serta menindaklanjuti semua aduan dan permintaan bantuan hukum dari warga,” pungkasnya.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, BHTJ menegaskan komitmennya sebagai lembaga yang berdiri untuk keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
