Suaraindo.id – Reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) terus menuai sorotan tajam. Salah satu langkah paling mengejutkan adalah digantinya Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Pergantian ini dinilai menjadi ujian penting bagi kredibilitas ekonomi nasional sekaligus kualitas demokrasi Indonesia.
Dewan Pengurus The Habibie Center, Didit Ratam, menyebut reshuffle ini sebagai respons terhadap dinamika politik jalanan yang menunjukkan kegundahan masyarakat.
“Reshuffle kabinet ini merupakan respons terhadap demokrasi jalanan yang mencerminkan kegundahan masyarakat Indonesia. Kita perlu memperkuat mekanisme demokrasi,” kata Didit dalam diskusi publik yang digelar Policy+, Jumat (12/9/2025).
Direktur Policy+, Raafi Seiff, menekankan bahwa perubahan susunan kabinet harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Meski reshuffle dapat meningkatkan kepercayaan, pemerintah perlu memperkuat penegakan etika pada lembaga eksekutif dan legislatif, serta memastikan kebijakan yang dibuat sejalan dengan realitas saat ini,” jelas Raafi.
Sementara itu, Ketua Institut Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha, menilai reshuffle merupakan bagian normal dari praktik politik. Namun, dampaknya terhadap demokrasi perlu dicermati secara serius.
“Yang lebih penting adalah apakah reshuffle ini memperkuat atau justru melemahkan institusi demokrasi kita,” ujar Julian.
Ia mengingatkan, apabila pergantian menteri lebih berorientasi pada loyalitas politik dibandingkan integritas dan merit, maka kualitas demokrasi akan terancam dan kepercayaan publik bisa terkikis.
Dari sisi ekonomi, Wakil Direktur LPEM FEB UI, Jahen Fachrul Rezki, menyoroti pentingnya kejelasan arah kebijakan fiskal pascareshuffle.
“Pasar dan publik sedang menunggu sinyal yang jelas mengenai arah kebijakan fiskal. Tanpa kejelasan yang kredibel, ketidakpastian akan semakin besar, terutama dengan program belanja ambisius yang sudah ada,” ujarnya.
Jahen menambahkan, alokasi anggaran sebaiknya difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan transisi energi hijau. Langkah itu diyakini dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas sekaligus memperkuat prospek jangka panjang ekonomi Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
