Suaraindo.id – Di era kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Pemerintah Provinsi Kalbar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalbar meraih penghargaan sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dalam ajang TPAKD Award 2025.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Gubernur Ria Norsan dan diserahkan oleh Menko Bidang Perekonomian bersama Menteri Pariwisata pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, belum lama ini. Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menko, Kepala OJK, dan Wamendagri.
Prestasi ini didasarkan atas penilaian Tim Penilai Utama dari enam lembaga, yakni OJK, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, akademisi, dan lembaga internasional terhadap capaian luar biasa TPAKD Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2024 hingga periode penilaian tahun 2025.
Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi dan inovasi Pemerintah Provinsi Kalbar melalui TPAKD dalam memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Usai menerima penghargaan, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa keberhasilan TPAKD menegaskan posisi Kalimantan Barat sebagai daerah yang visioner, adaptif, dan konsisten mendukung program nasional dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan demi kesejahteraan masyarakat.
“Tentu ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat dan memperluas program literasi dan inklusi keuangan, khususnya di kalangan pelajar dan generasi muda. Dengan bekal pengetahuan keuangan sejak dini, saya yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang mandiri, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Ria Norsan.
Gubernur juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari sinergi kuat antara OJK Kalbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, dan lembaga jasa keuangan di lingkungan Pemprov Kalbar yang bersama-sama memperluas akses keuangan.
“Kami juga berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada pelajar, tapi juga memperluas inklusi keuangan kepada UMKM, petani muda, dan sektor lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Kalbar. Semoga penghargaan ini menjadi langkah awal menuju Kalbar yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tambahnya.
Sepanjang tahun 2024, TPAKD Provinsi Kalbar melaksanakan delapan tema program kerja, di antaranya Pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Perluasan Titik Akses Keuangan, Digitalisasi UMKM, Proteksi Usaha Pertanian dan Peternakan, Ayo Cerdas Berinvestasi, Perluasan Program Jaminan Sosial, dan Business Matching. Dari 18 program kerja yang dijalankan, realisasi agregat rata-rata mencapai 149,94%.
Beberapa capaian signifikan antara lain tersedianya agen perbankan di 1.890 desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. Melalui program KEJAR, 95,25% pelajar Kalbar telah memiliki rekening tabungan, melampaui target nasional sebesar 91% pada tahun 2025.
Program Ayo Cerdas Berinvestasi mencatat 94.701 investor saham di Kalbar, meningkat 21,5% (yoy), serta terbentuknya 26 galeri investasi di berbagai perguruan tinggi dan sekolah.
Program Akselerasi Jaminan Sosial juga menunjukkan peningkatan signifikan, dengan 21,96% pekerja bukan penerima upah (PBPU) menjadi peserta JKM dan JKK, naik dari 12% pada tahun sebelumnya.
Sepanjang tahun 2024, juga tercatat 36 kegiatan literasi dan business matching, terutama bagi UMKM, perempuan, pekerja, komunitas, penyandang disabilitas, dan gerakan pramuka, dengan dukungan OJK Kalbar melalui program Parapreneur dan Cakap Keuangan Pramuka.
Keberhasilan ini tak lepas dari dukungan kebijakan, anggaran, replikasi program hingga ke kabupaten/kota, serta fungsi monitoring, evaluasi, dan komitmen berkelanjutan seluruh anggota TPAKD.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Pusat, Frederica Widyasari, menjelaskan bahwa TPAKD kini telah terbentuk di 552 wilayah di Indonesia, menunjukkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses keuangan daerah.
Menurut Frederica, indeks literasi keuangan nasional telah meningkat hingga 66,4%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%, bahkan menyentuh 92,74% berdasarkan parameter Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
“Capaian ini sejalan dengan studi OECD yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat literasi dan inklusi keuangan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua DNKI menekankan pentingnya percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia guna memastikan efektivitas program pemerintah.
Airlangga juga mengapresiasi kinerja OJK dan sektor perbankan yang dinilai berperan besar dalam keberhasilan program TPAKD di seluruh Indonesia.
“Keberhasilan intermediasi keuangan dinilai vital untuk memastikan kelancaran program andalan dan unggulan pemerintah di masa depan,” tegasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
