Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara daring dari Ruang Data Analytic Room (DAR), Kamis (6/11/2025).
Rakor ini digelar untuk mengevaluasi sekaligus mempercepat realisasi APBD di seluruh daerah Indonesia. Dalam paparannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti perbandingan capaian realisasi pendapatan antarprovinsi, serta mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun anggaran.
Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa APBD merupakan motor utama penggerak ekonomi daerah dan nasional, sehingga pemerintah daerah diminta tidak menunda proses realisasi anggaran.
“Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah-langkah konkret untuk percepatan realisasi APBD. Hal ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus.
Ia menambahkan, percepatan belanja daerah memiliki dampak langsung terhadap peredaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong daya beli dan aktivitas ekonomi lokal.
“Sekali lagi saya minta kepada seluruh daerah agar segera melaksanakan realisasi pendapatan dan belanja, karena ini menjadi indikator keberhasilan daerah dalam mengelola anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melaporkan bahwa hingga awal November 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar telah mencapai 82,78 persen, sementara realisasi belanja daerah berada di angka 55,44 persen.
Menurutnya, capaian pendapatan tersebut menunjukkan kinerja fiskal yang positif, namun sektor belanja masih perlu diakselerasi agar target akhir tahun dapat tercapai.
“Kita apresiasi jajaran yang telah bekerja keras sehingga realisasi pendapatan kita sudah mencapai 82 persen. Namun sektor belanja yang masih di angka 55 persen lebih menjadi perhatian kami. Saya optimis pada akhir tahun realisasi belanja dapat mencapai 90 persen lebih, bahkan 100 persen,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan terus melakukan sinkronisasi program dan percepatan penyerapan anggaran, terutama untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ria Norsan juga menambahkan, percepatan belanja daerah menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional, di tengah dinamika nasional yang menuntut sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Barat,” tutupnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
