Suaraindo.id – Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Kebijakan ini mencuat setelah Presiden menerima sejumlah laporan terkait potensi pengaruh game bernuansa kekerasan terhadap perilaku remaja.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa arahan pembatasan tersebut datang langsung dari Presiden. Pemerintah menilai game online yang mengandung unsur senjata memiliki dampak signifikan terhadap pola perilaku generasi muda.
Namun, langkah ini memantik beragam pandangan dari akademisi. Salah satunya datang dari Pengamat Sosial sekaligus Doktor Sosiologi Universitas Tanjungpura, Viza Juliansyah, yang menilai bahwa insiden di SMAN 72 tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat tunggal dari game online.
Menurut Viza, kejadian di SMAN 72 Jakarta dipicu oleh berbagai faktor, bukan semata-mata karena pengaruh permainan digital.
“Kita tentu harus melihat dulu bahwa kasus ini variabelnya bukan satu. Bukan game online sebagai satu-satunya variabel. Ada variabel lain seperti bullying, pengawasan sekolah, dan peran orang tua,” ujarnya saat diwawancarai Kamis (13/11/2025).
Viza mengakui bahwa game online memang memiliki pengaruh terhadap perilaku pemainnya. Namun pengaruh tersebut tidak berdiri sendiri tanpa dipengaruhi konteks dan lingkungan sosial.
“Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, itu berpengaruh besar terhadap perilaku kita. Artinya game online jelas berpengaruh,” katanya.
Terkait rencana pembatasan yang tengah digodok pemerintah, Viza menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bisa menjadi langkah antisipatif, namun tidak boleh dilakukan tanpa memperhitungkan akar masalah yang lebih dalam.
“Saya setuju dengan rencana pembatasan game online, tapi nggak bisa cuma itu yang dilakukan. Akar masalahnya belum selesai. Yang kedua, mekanismenya harus dipikirkan matang-matang,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tindakan kekerasan di kalangan pelajar sering kali berhubungan dengan persoalan mendasar seperti:
budaya bullying,
lemahnya pengawasan orang tua,
kurangnya peran sekolah dalam mencegah perilaku menyimpang.
Viza juga mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menerapkan pembatasan tersebut mengingat luasnya penggunaan internet di masyarakat.
“Pembatasan seperti apa yang bisa kita lakukan? Apakah total menutup akses PUBG? Apakah masalahnya hanya PUBG? Ini akan sulit pada tahap implementasi,” tuturnya.
Menurutnya, masyarakat kini sangat bergantung pada internet untuk aktivitas belajar, bekerja, hingga hiburan sehingga pembatasan harus dipikirkan secara realistis dan tepat sasaran.
Selain pengaturan digital, Viza menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih serius dari sekolah dan orang tua dalam mencegah munculnya kekerasan di lingkungan pendidikan.
“Yang sebenarnya perlu diperhatikan lebih jauh adalah sekolah, orang tua, dan kasus bullying. Sekolah dan orang tua harus mampu mencegah itu. Yang dibutuhkan adalah pembinaan secara signifikan,” pungkasnya.
Rencana pembatasan game online dari pemerintah kini masih dalam tahap pembahasan dan kajian. Sementara itu, kalangan akademisi menekankan bahwa penyelesaian masalah kekerasan pada pelajar harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan menutup akses terhadap permainan digital.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
