Suaraindo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka Forum Provinsi Cerdas (Smart Province) sekaligus puncak Pertemuan Smart Province Kalimantan Barat Tahun 2025. Kegiatan yang dihadiri para kepala daerah se-Kalimantan Barat atau perwakilannya itu berlangsung di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (25/11/2025).
Forum ini digelar sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kalbar: “Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.” Smart Province menjadi instrumen penting dalam mendukung Prioritas Pembangunan Keempat, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif berbasis digital.
Harisson menegaskan bahwa birokrasi modern tidak boleh lagi berjalan manual, lambat, maupun terfragmentasi. Digitalisasi, katanya, adalah kebutuhan mutlak untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif dan efisien.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang hadir, sebab kehadiran Saudara menegaskan bahwa transformasi digital adalah kerja bersama. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Kampus adalah mitra strategis dalam mencetak talenta digital dan menghilirisasi inovasi agar menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Harisson menjelaskan, transformasi digital yang dijalankan Pemprov Kalbar selalu mengacu pada kerangka regulasi yang kuat, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peta Rencana SPBE Provinsi Kalbar, serta RPJMD 2025–2029.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau perangkat teknologi, tetapi membangun integrasi data yang menyeluruh menuju terbentuknya Ekosistem Data Terpadu.
Sebagai langkah nyata, pada forum ini Pemerintah Provinsi Kalbar meluncurkan dua inisiatif strategis:
Layanan Internet Publik, untuk menjamin pemerataan akses informasi serta mengurangi kesenjangan digital antara wilayah kota dan desa.
Pemantauan Layanan Publik Berbasis CCTV, yang berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga instrumen real-time bagi pimpinan daerah untuk merespons cepat persoalan pelayanan publik.
Harisson meminta para bupati dan wali kota menjadi motor penggerak digitalisasi di daerah masing-masing.
“Pastikan Smart City selaras dengan arsitektur SPBE Provinsi dan Nasional. Hindari sistem yang tumpang tindih, dan fokuslah pada dampak langsung bagi rakyat,” tegasnya.
Ia juga berharap sesi panel dalam forum ini dapat memberikan pencerahan konkret terkait kebijakan nasional, peran akademisi, hingga pemanfaatan teknologi imersif untuk promosi pariwisata dan investasi daerah ke tingkat global.
“Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai Provinsi Cerdas membutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media,” ujar Harisson.
Ia menutup sambutannya dengan menyerukan agar forum ini menjadi momentum percepatan transformasi digital di Bumi Khatulistiwa, menuju pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan berpihak pada masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
