Suaraindo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat Tahun 2025 yang dirangkai dengan Seminar Ilmiah bertema “World Sight Day dan World Diabetes Day: Kolaborasi Multidisiplin Menuju Perlindungan Pasien dan Tenaga Kesehatan” di salah satu hotel di Pontianak, Sabtu (15/11/2025).
Kegiatan ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas disiplin dalam menghadapi penyakit tidak menular, terutama Diabetes Melitus dan gangguan penglihatan yang terus mengalami peningkatan.
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menegaskan bahwa perbedaan pendapat antar tenaga medis merupakan bagian dari dinamika perkembangan ilmu kedokteran.
“Dokter itu tidak pernah sepakat tentang satu hal, dan dari perbedaan itulah lahir penelitian dan bukti ilmiah baru. Itulah yang membuat dunia kedokteran maju,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa kemajuan ilmu harus berjalan seiring dengan tegaknya etika profesi.
“Etika ini harus benar-benar dijaga agar organisasi kita memiliki martabat. Tidak menjelekkan sejawat, menjaga kebersamaan, dan memperlakukan rekan dokter sebagaimana kita ingin diperlakukan,” tambahnya.
Harisson juga mengapresiasi soliditas IDI yang tetap terjaga di tengah berbagai perbedaan pandangan internal. Ia menyoroti persoalan minimnya retensi dokter, terutama dokter spesialis, di daerah terpencil sebagai salah satu masalah serius yang perlu menjadi fokus organisasi.
“Banyak dokter tidak mau berlama-lama di daerah. Padahal masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan mereka yang tinggal di kota,” katanya.
Ia mendorong IDI untuk menggali akar persoalan, termasuk aspek kesejahteraan dan akses pengembangan kompetensi yang sering menjadi kendala dokter bertugas di wilayah remote.
“Teman-teman di daerah remote itu punya hak yang sama atas pelayanan kesehatan. Maka IDI harus mencari tahu apa masalahnya, apakah soal kesejahteraan, atau soal akses ke ilmu, agar dokter bisa betah dan retensinya lebih lama,” ungkapnya.
Terkait pemerataan pendidikan kedokteran, Harisson menyambut baik rencana penyelenggaraan pendidikan spesialis yang lebih dekat dengan kabupaten.
“Kalau pendidikan spesialis bisa mendekat ke kabupaten, saya sangat mendukung. Dengan begitu dokter tidak perlu meninggalkan pasiennya di daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa IDI harus tetap solid sebagai organisasi profesi sekaligus berperan strategis dalam memastikan pemenuhan layanan kesehatan hingga daerah terpencil.
“IDI harus menjaga kewenangannya sebagai organisasi profesi yang melindungi dokter, sekaligus memikirkan bagaimana memastikan layanan kesehatan di daerah terpencil tetap terpenuhi,” pungkasnya.
Harisson menutup sambutan dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus IDI Kalbar yang dinilainya terus berdedikasi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB IDI, dr. Telogo Wisma Agung Durmanto, memaparkan perkembangan terkait persyaratan Satuan Kredit Profesi (SKP) sebagai syarat perpanjangan Surat Izin Praktik (SIP).
Ia mengungkapkan bahwa banyak dokter kesulitan mencapai ketentuan 250 SKP dalam 5 tahun, terlebih masih banyak anggota IDI yang belum memiliki akun Pelataran Sehat sehingga SKP mereka tercatat 0.
“Jika sampai akhir 2025 SKP masih kurang, silakan hubungi ketua cabang setempat untuk diterbitkan surat kecukupan SKP,” jelasnya.
Ia juga membawa kabar baik mengenai rencana penurunan syarat SKP menjadi 100 SKP, meski hal itu masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kalau regulasi berubah dan kita menang di MK, SKP dokter tidak lagi 250, tetapi 100. Ini tentu sangat membantu rekan-rekan dokter,” ujarnya.
Muswil IDI Kalimantan Barat 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi, memperkuat etika profesi, serta menjawab tantangan dunia kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
