Suaraindo.id – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memimpin secara virtual Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait ketersediaan dan harga bahan baku untuk pemenuhan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) se-Kalimantan Barat. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/11/2025).
Dalam arahannya, Harisson menegaskan pentingnya pendataan yang akurat serta pengembangan variasi menu di setiap daerah agar program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Saya minta agar setiap daerah mendata pemasok bahan baku dengan baik dan mengembangkan variasi menu, misalnya menu ikan, supaya tidak monoton. Kita juga perlu mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh SPPG di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat solusi terhadap berbagai tantangan penyediaan bahan pangan bergizi, khususnya bagi anak-anak penerima manfaat program.
“Kami telah menerima laporan mengenai kesulitan penyediaan bahan pangan bergizi, terutama bagi anak-anak. Karena itu, kami ingin mendapatkan gambaran akurat mengenai ketersediaan bahan pangan domestik. Setelah datanya terkumpul, kita akan segera mencarikan solusi agar persoalan ketahanan pangan bagi generasi muda dapat teratasi,” jelasnya.
Harisson juga memastikan seluruh laporan dari daerah akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat lanjutan bersama Satgas Pangan Kalbar, guna menelusuri akar permasalahan di lapangan.
“Kita ingin mencari akar masalah yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan stok dan tenaga kerja di dapur MBG. Setelah ini akan ada rapat lanjutan untuk menindaklanjuti keluhan dari SPPG,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dari berbagai kabupaten memaparkan kondisi di wilayah masing-masing.
Perwakilan SPPG Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, melaporkan terjadinya kelangkaan bahan baku seperti sayur dan buah, yang mengakibatkan kenaikan harga di tingkat pasar.
“Untuk suplai beras, kami masih menggunakan beras premium dari Jawa dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram. Pasokan lokal sangat terbatas karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah,” ujarnya.
Sementara dari Ketapang, perwakilan SPPG Kendawangan menyampaikan kendala yang cukup berat akibat minimnya stok bahan pangan lokal.
“Stok ayam lokal, sapi lokal, dan wortel habis, sehingga kami terpaksa mendatangkan bahan dari Kalimantan Tengah. Kami juga berharap agar beras dari Bulog benar-benar sesuai dengan kualitas premium. Kami siap mengambil langsung berasnya, asalkan tanpa biaya tambahan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bulog menjelaskan bahwa secara nasional, termasuk di Kalimantan Barat, pasokan pangan memang mengalami penurunan. Meski demikian, Bulog berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras melalui kerja sama lintas sektor.
“Bulog menjamin kepastian pasokan dan stabilisasi harga melalui skema keagenan yang saling menguntungkan,” jelas perwakilan Bulog.
Namun, ia juga menyoroti tingginya biaya transportasi sebagai kendala dalam menjaga harga eceran beras premium tetap stabil.
“Kami tetapkan HET Rp15.400, tetapi permintaan pusat untuk menjual di bawah Rp12.000 sulit dipenuhi karena biaya transportasi yang tinggi,” ungkapnya.
Rapat Monev tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah daerah, Bulog, dan pelaksana program untuk mencari solusi konkret terhadap tantangan distribusi dan ketersediaan bahan pangan bergizi di Kalimantan Barat, guna mendukung keberlanjutan Program Makanan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
