Suaraindo.id – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus mendorong penerapan prinsip usaha pariwisata hijau kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya membangun industri pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam ajang Policy Forum on Green Tourism MSMEs yang digelar di Jakarta, Jumat. Ia menegaskan bahwa prinsip pariwisata hijau merupakan fondasi penting bagi masa depan UMKM dan usaha pariwisata Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi kementerian, Widiyanti menyampaikan bahwa sektor pariwisata nasional kini bergerak dari sekadar promosi destinasi berbasis atraksi menuju pendekatan usaha berbasis nilai, dengan keberlanjutan sebagai prioritas utama.
“Pariwisata Indonesia harus dibangun di atas nilai keberlanjutan, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan, budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya pengelolaan destinasi secara efektif, penguatan rantai pasok yang inklusif, pembangunan infrastruktur hijau, peningkatan kompetensi tenaga kerja, mekanisme pembiayaan ramah lingkungan, serta penerapan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular.
Menteri Pariwisata juga mendorong UMKM untuk mengadopsi model bisnis ramah lingkungan yang mampu menekan emisi karbon, melindungi keanekaragaman hayati, serta menghormati tradisi dan kearifan lokal di daerah tujuan wisata.
“Dengan transisi hijau, UMKM tidak hanya tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang layak, perlindungan warisan alam, serta penguatan posisi Indonesia sebagai pemimpin pariwisata yang bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, Direktur International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menyatakan bahwa ILO bersama sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung penuh Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerapan prinsip pariwisata hijau.
“Pariwisata hijau merupakan pendorong kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan penciptaan pekerjaan layak di seluruh ekosistem pariwisata,” ungkapnya.
Menurutnya, dampak pariwisata hijau tidak hanya terbatas pada sektor pariwisata, tetapi juga mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian warisan budaya, serta kontribusi nyata terhadap upaya global mitigasi perubahan iklim.
Sejak tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan ILO telah menjalin kerja sama melalui Program Kemitraan Aksi untuk Ekonomi Hijau (Partnership for Action on Green Economy/PAGE). Program ini difokuskan untuk mendukung UMKM menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Program PAGE mencakup penyelenggaraan forum pengembangan pariwisata di daerah dengan kekayaan keanekaragaman hayati, serta pelaksanaan pelatihan bagi sumber daya manusia dan pelaku UMKM pariwisata. Hingga saat ini, program tersebut telah menghasilkan 19 pelatih tersertifikasi dan modul pelatihan komprehensif yang mencakup kewirausahaan, literasi keuangan, dan pariwisata hijau.
Pada tahap awal, proyek percontohan telah dilaksanakan di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memberikan dampak langsung kepada 172 UMKM pariwisata.
Saat ini, jangkauan program telah meluas ke 30 kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Papua Barat, Riau, Lampung, Maluku Utara, NTB, Kalimantan Selatan, dan Bangka Belitung, dengan total lebih dari 900 UMKM pariwisata yang telah merasakan manfaatnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
