SUARAINDO.ID ——- Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) menggelar diskusi mendalam bertajuk Pojok Jurnalis dengan agenda bedah disertasi doktoral Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, Selasa malam 6 Januari 2026.
Disertasi berjudul “Model Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lombok Timur” tersebut menjadi sorotan karena menawarkan pendekatan baru dalam mengatasi stagnasi penurunan angka stunting.
Meski intervensi pemerintah dinilai masif, Lombok Timur masih menempati peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penanganan stunting.
Dalam paparannya, Juaini menilai kebijakan penanganan stunting selama ini terlalu fokus pada aspek administratif dan prosedural (output), namun lemah pada dampak nyata di tingkat keluarga (outcome).
“Kita sudah punya regulasi, anggaran, dan struktur birokrasi, tapi faktanya stunting masih tinggi. Ada gap antara kebijakan di atas kertas dengan perilaku masyarakat di lapangan,” ujar Juaini.
Juaini menjelaskan, temuan tersebut diperoleh dari riset lapangan yang dilakukannya saat menyusun disertasi, dengan tinggal bersama keluarga berisiko stunting di wilayah Masbagik dan Kembang Kuning.
Dari penelitian itu, ia menemukan bahwa penyebab stunting tidak semata-mata faktor ekonomi, melainkan juga stigma sosial dan rendahnya pemahaman gizi.
“Ada ibu yang tidak menyusui bayinya bukan karena tidak mampu, tetapi karena persepsi sosial yang keliru atau kesibukan yang tidak terarah,” jelasnya.
Sebagai antitesis dari model konvensional, Juaini memperkenalkan konsep SIPETAS (Sinergi Peran Tokoh Lokal dalam Akselerasi Penurunan Stunting).
Model ini menggabungkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III meliputi sumber daya, birokrasi, disposisi, dan komunikasi dengan pendekatan modal sosial dan kearifan lokal.
Menurutnya, keunggulan SIPETAS terletak pada pelibatan tokoh informal seperti tuan guru, tokoh adat, dan komunitas sebagai aktor utama.
Pendekatan komunikasi berbasis budaya dan nilai keagamaan dinilai lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, sekaligus membangun perubahan perilaku yang berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada anggaran daerah.
“Setiap wilayah memiliki karakter sosial yang berbeda. Penanganan di perkotaan tidak bisa disamakan dengan perdesaan,” kata Juaini.
Diskusi bedah disertasi ini menghadirkan sejumlah panelis, di antaranya Staf Ahli Gubernur NTB Dr. Amrullah, aktivis sosial Saparwadi, serta tokoh agama dan peneliti sosial.
Para panelis menilai model SIPETAS mampu menjawab tantangan relasi antara kebijakan modern dan nilai-nilai lokal, di mana kepatuhan masyarakat terhadap tokoh informal kerap lebih kuat dibandingkan birokrasi formal.
Setelah dibedah di tingkat daerah, disertasi tersebut dijadwalkan akan diuji dalam Sidang Terbuka Program Doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Jumat, 9 Januari 2026.
Juaini berharap hasil penelitiannya tidak berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan dapat diadopsi sebagai kerangka operasional resmi dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD Lombok Timur, guna mewujudkan generasi bebas stunting.
