SuaraIndo.id – Pelantikan ratusan pejabat eselon II, III, IV dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilantik langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru.
Pelantikan yang digelar di Aula BKSDM Bukit Besar, Palembang, Kamis (15/1/2026), ini menjadi salah satu perombakan birokrasi terbesar di awal tahun 2026.
Langkah tersebut sekaligus menjadi ujian konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel, khususnya dalam memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Musni Wijaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Usai pelantikan, Musni mengungkapkan bahwa tantangan besar sudah menanti, terutama terkait kebijakan larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.
“Yang jelas di depan mata, mulai 1 Januari 2026 angkutan batu bara tidak boleh lagi melintas di jalan umum. Ini bukan persoalan sederhana karena menyangkut jalur darat maupun jalur sungai. Tanggung jawab yang harus kami hadapi cukup besar,” kata Musni.
Ia menegaskan, arahan Gubernur Herman Deru akan segera ditindaklanjuti melalui konsolidasi internal dan koordinasi lintas OPD. Menurutnya, penanganan persoalan transportasi batu bara tidak bisa dilakukan secara individual.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Bersama staf dan tim, kami akan merumuskan langkah ke depan, termasuk berkoordinasi dengan OPD terkait. Tantangan ke depan sangat banyak dan membutuhkan kerja tim yang solid,” ujarnya.
Musni juga menyampaikan optimismenya terhadap upaya penyelesaian persoalan tersebut secara bertahap. Ia menyebutkan adanya rencana ground breaking pembangunan jalan khusus di kawasan Tanjung Jambu sebagai salah satu solusi jangka menengah.
“Mudah-mudahan secara bertahap bisa kita selesaikan satu per satu. Dalam waktu dekat juga akan ada informasi terkait ground breaking jalan di daerah Tanjung Jambu, ini tentu menjadi harapan besar,” jelasnya.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota juga akan menjadi perhatian, mengingat sebagian kewenangan berada di pemerintah daerah setempat.
“Kita akan berkoordinasi dengan Dishub kota dan kabupaten. Memang kewenangan teknis ada di daerah, tetapi kebijakan secara keseluruhan akan kita rumuskan dan jalankan bersama,” pungkas Musni.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
