Suaraindo.id – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar menyiapkan ruang temu bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk saling berbagi pengetahuan tentang perubahan iklim.
“Banyak masyarakat di tingkat tapak telah melakukan aksi lingkungan seperti menjaga hutan tembawang atau pertanian tanpa bakar, namun belum memiliki pemahaman teknis untuk mendokumentasikannya sesuai standar nasional,” ujar Adi Yani, Kepala DLHK Provinsi Kalbar dalam acara workshop peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi dalam rangka pengusulan proklim di Kalimantan Barat, Selasa (20/1/2026) di sebuah hotel di Pontianak.
Adi Yani mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan ini menjadi titik awal yang penting untuk mentransformasi aksi-aksi lokal masyarakat menjadi gerakan yang terdata, legal, dan diakui secara nasional.
“Kita ingin mewujudkan desa-desa di Kalimantan Barat yang tangguh terhadap perubahan iklim,” tukasnya.
Menurutnya, selain soal kesenjangan kapasitas dalam memahami perubahan iklim, faktor kelembagaan dan digitalisasi menjadi kendala dalam penguatan pemehaman mengenai kerja-kerja mengatasi perubahan iklim.
“Dari kelembagaan diperlukan kelompok masyarakat yang terorganisasi, punya legal standing seperti surat keputusan pembentukan organaisasi dari desa atau kelurahan yang memudahkan untuk mengakses pendanaan dan pengakuan administrasi dari pusat,” jelasnya.
Dari sisi digitalisasi, menurutnya ada mekanisme yang sudah dibangun pemerintah pusat yakni Sistem Registri Nasional (SRN) untuk merekam aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang dilakukan masyarakat.
Kalbar menurut Adi Yani secara lansekap cukup unik, karena punya empat wilayah dengan karakteristik berbeda terdiri dari pesisir, pedalaman, perbatasan dan pulau-pulau kecil.
“Empat karakter wilayah ini layak kita dorong bersama untuk melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujarnya.
Progarm Kampung Iklim diharapkan Adi Yani bisa mendukung peningkatan status desa dalam Indek Desa Membangun (IDM).
“Juga kita harapkan bisa sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.
Workshop yang dilaksanakan selama 3 hari ini menurutnya menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran teknis dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan aksi mitigasi atau upaya mengurangi emisi dan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
“Juga ingin mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki payung hukum sebagai syarat administrasi sekaligus memetakan aksi-aksi lingkungan yang sudah dilakukan masyarakat untuk didokumentasikan secara formal,” paparnya.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah pemateri diantaranya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar yang memamparkan mengenai mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana iklim serta pemetaan kerentanan wilayah dan sistem peringatan dini. Juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup yang memaparkan arah kebijakan nasional terkait Proklim sebagai Gerakan Nasional bagi Masyarakat dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Beberapa perwakilan masyarakat baik dari komunitas dan desa juga diminta untuk bercerita mengenai praktik baik yang sudah dilakukan di daerahnya masing-masing dalam merekam dan mendokumentasikan aksi-aksi lingkungan yang sudah dilakukan.
Sementara itu hadir sebagai peserta dari Dinas Lingkungan Hidup sejumlah kabupaten, berikut perwakilan masyarakat yang akan disiapkan untuk menjalankan program kampung iklim.
Prof. Gusti Hardiansyah, guru besar Fakultas Kehutanan Untan yang juga anggota Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalbar dalam paparannya mengatakan bahwa perubahan iklim mau tidak mau harus dihadapi karena sejarah panjang perubahan iklim dunia akibat berbagai aktivitas manusia.
“Ada dua hal, ekonomi dan ekologi dan selama ini yang kita fokuskan soal ekonominya, sementara ekologinya kurang diperhatikan sehingga berdampak pada perubahan iklim,” jelasnya.
Menurutnya, dengan mendorong Desa Proklim maka diharapkan masyarakat juga berkontribusi secara nyata dalam mengatasi perubahan iklim dan proses yang dilakukan masyarakat bisa terdokumentasikan dengan baik melalui sistem, yang dibangun oleh pemerintah.
“Harapannya dari aksi yang dilakukan masyarakat dan terdokumentasikan dengan baik, ada dukungan pendanaan dari dunia internasional untuk mendukung aksi yang dilakukan,” tukasnya.
Dalam upaya mengatasi perubabahan iklim, dia mengajak untuk memperkuat kelembagaan dan dalam melakukan adaptasi berbasis komunitas, melakukan mitigasi dengan mendorong perilaku positif yang sudah ada di masyarakat
“Dan terpenting adalah kolaborasi, karena kiita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.
Koko Wijanarka dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan Ketahanan iklim adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memperispkan dan merespon dampak, risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat.
“Proklim itu adalah aksi yang dilakukan berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Kunci dari proklim salah satunya adalah kolaborasi,” jelasnya.
Namun aksi-aksi terkait proklim juga harus terdata dan terdokumentasi dengan baik sehingga bisa diketahui banyak pihak dan bisa mendapatkan dukungan.
“Kita ingin mendata lokasi yang sudah ada atau sudah berjalan, misal di masyarakat sudah melaksanakan proklim, mengolah sampah, biogas dan lainnya, tapi belum teregistrasi, aksi-aksi ini yang ingin di formalkan dan di register dalam sistem yang ada,” ucapnya.
Workshop ini merupakan bagian dari program berjudul “Penguatan dan Perluasan Dukungan Untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat”. Sumber pendanaan berasal dari Results-Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 untuk Periode 2014-2016 yang mengacu pada KepMenLHK No. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results-Based Payment (RBP) periode 2014–2016 dari Green Climate Fund (GCF). Pendanaan dikelola Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan disalurkan ke Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat melalui Lembaga Perantara (Lemtara) Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh.
