Suaraindo.id – Polemik kerugian yang terus membayangi kinerja Perumdam Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah kembali menuai sorotan. Langkah Pemerintah Kabupaten Mempawah yang menggelar rapat evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola keuangan perusahaan daerah tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan yang ada.
Ketua IKAMI Sulsel Cabang Mempawah, Muslim, mendesak langkah yang lebih tegas berupa audit menyeluruh oleh Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) guna memastikan transparansi pengelolaan perusahaan air minum daerah tersebut.
Menurut Muslim, kondisi Perumdam yang masih mengalami kerugian serta tingginya tingkat kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) yang mencapai 41,39 persen tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menunjukkan adanya kelemahan tata kelola yang perlu diperiksa secara independen.
“Ini bukan hanya soal evaluasi di ruang rapat. Kalau kerugian terus terjadi dan angka NRW sangat tinggi, maka Inspektorat harus segera melakukan audit investigatif. Jika perlu, BPK turun langsung mengaudit secara menyeluruh. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Muslim, Selasa (24/2/2026).
Ia menilai angka kehilangan air yang jauh di atas rata-rata nasional tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen operasional, serta membuka kemungkinan adanya kebocoran anggaran yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Muslim juga mengungkap adanya dugaan praktik tidak sesuai prosedur di lapangan, termasuk pemasangan sambungan baru tanpa meteran air.
“Kami bahkan mendapat laporan dari aparat desa bahwa banyak orang dalam PDAM yang bermain, yakni melakukan pemasangan baru tanpa meteran,” ungkapnya.
Menurutnya, audit yang diusulkan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tidak ada pembiaran terhadap potensi kerugian daerah.
“Perumdam ini dibiayai oleh uang rakyat. Setiap rupiah kerugian adalah beban masyarakat. Jangan sampai evaluasi hanya menjadi formalitas tahunan tanpa ada pembenahan nyata dan transparan,” ujarnya.
Muslim juga meminta Inspektorat Kabupaten Mempawah segera melakukan audit internal secara komprehensif, termasuk menelusuri pengelolaan anggaran operasional, proyek peremajaan jaringan, hingga efektivitas program penurunan NRW.
Selain itu, ia mendesak BPK Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan khusus apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Kalau memang bersih dan profesional, audit tidak perlu ditakuti. Justru audit akan menjadi bukti komitmen transparansi. Tapi jika ada kelalaian atau penyimpangan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.
IKAMI Sulsel Cabang Mempawah, lanjut Muslim, akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat, terutama pelanggan yang selama ini masih mengeluhkan kualitas layanan air bersih.
“Jangan sampai masyarakat terus membayar mahal atas pelayanan yang belum maksimal, sementara perusahaan daerah terus merugi tanpa solusi tegas,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
