SuaraIndo.id – Revitalisasi Bundaran Air Mancur (BAM) Palembang kembali menuai polemik. Kali ini, sorotan tajam datang dari Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) terkait penempatan lafaz Nabi Muhammad SAW di atas ornamen bunga teratai yang dinilai sarat persoalan historis, estetika, dan sensitivitas keagamaan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi LKPSS bersama Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri dan Ketua Komisi II DPRD Palembang Ilyas Hasbullah, Selasa (3/2/2026).
Ketua LKPSS, Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, MS, menyebut audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan kegelisahan dan aspirasi masyarakat yang selama ini belum mendapat respons jelas dari pihak berwenang.
“Sejak awal revitalisasi Bundaran Air Mancur ini sudah menuai kritik dan saran. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan tindak lanjutnya,” ujar Rahidin.
Ia menyoroti secara khusus penempatan lafaz Nabi Muhammad SAW di atas ornamen bunga teratai. Menurutnya, simbol tersebut sangat sakral dan tidak bisa ditempatkan sembarangan di ruang publik.
“Yang mengejutkan, DPRD Palembang sendiri ternyata tidak mengetahui adanya lafaz Nabi Muhammad di atas bunga teratai itu. Ini harus dikejar, siapa yang mendesain dan siapa yang memberi kewenangan,” tegasnya.
Rahidin mengingatkan, kesalahan penempatan simbol keagamaan berpotensi melukai perasaan umat dan menimbulkan kegaduhan sosial.
“Jangan sampai simbol yang sakral justru menimbulkan polemik karena salah tempat,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar DPRD Palembang memfasilitasi pembahasan serius dengan instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, dan Dinas Perkim, agar revitalisasi kawasan ikonik Kota Palembang tersebut tidak meninggalkan persoalan baru.
Berpotensi “Kecelakaan Sejarah”
Anggota LKPSS yang juga Anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Prof. Zuber, menilai revitalisasi Bundaran Air Mancur berpotensi menimbulkan apa yang ia sebut sebagai “kecelakaan sejarah”.
“Bundaran Air Mancur ini dikenal sebagai titik nol Kota Palembang. Berdasarkan kajian kami, terjadi pergeseran makna simbolik. Bunga yang awalnya cempaka Telok justru berubah menjadi bunga teratai,” jelasnya
Secara visual, lanjut Zuber, ornamen tersebut memiliki ciri khas bunga teratai kelopak bulat dan mengapung di atas air yang identik dengan simbol kejayaan Sriwijaya dan agama Buddha, bukan Palembang Darussalam.
“Masalahnya, di atas simbol teratai itu justru ditempatkan lafaz Nabi Muhammad SAW. Ini sangat sensitif dan tidak sejalan dengan nilai historis kawasan Palembang Darussalam,” katanya.
Selain itu, konsep air mancur menari dengan lampu warna-warni juga dinilai kurang tepat karena lokasinya berdekatan dengan Masjid Agung Palembang.
“Masjid Agung membutuhkan suasana khusyuk. Bukan konsep hiburan atau entertainment,” tambahnya.
Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengaku baru mengetahui adanya polemik tersebut saat audiensi bersama LKPSS.
“Kami bersyukur mendapat masukan ini. Jujur saja, saya tidak tahu bahwa dalam revitalisasi Bundaran Air Mancur ada ornamen teratai dan tulisan Nabi Muhammad,” ujarnya.
Ali Subri menjelaskan, revitalisasi Bundaran Air Mancur menggunakan dana bantuan gubernur dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Setahu kami, DPRD Kota Palembang tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun desain arsitekturnya,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Palembang Ilyas Hasbullah. Ia menilai penempatan simbol keagamaan di Bundaran Air Mancur tidak tepat karena kawasan tersebut merupakan ruang publik.
“Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Tidak pantas jika lafaz beliau ditempatkan di atas air mancur. Tempatnya di masjid atau musala,” tegas Ilyas.
Menurutnya, Bundaran Air Mancur digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang agama.
“Bundaran ini bukan milik satu agama. Jadi tulisan Nabi Muhammad atau Asmaul Husna tidak cocok ditempatkan di sana,” ujarnya.
Ilyas menyarankan agar ornamen Bundaran Air Mancur menonjolkan identitas budaya Palembang, seperti songket, jumputan, atau ikon kuliner pempek.
“Kalau mau menampilkan identitas Palembang, cukup budaya dan kearifan lokal saja,” katanya.
Ia juga menegaskan DPRD Palembang tidak mengetahui besaran anggaran revitalisasi tersebut karena sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami mendukung revitalisasi. Tapi ke depan, sebelum menempatkan simbol agama, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan ulama atau tokoh agama. Masukan ini akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
