SuaraIndo.id – DPRD Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan (MP) II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Jalan Gubernur H. A. Bastari, Jakabaring, Kamis (30/4/2026).
Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2025, laporan hasil reses MP II Tahun 2026, laporan Panitia Khusus (Pansus) II terkait Raperda Air Limbah Domestik Tahun 2025 beserta persetujuan bersama, penutupan Masa Persidangan II, pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2026, serta perubahan susunan Fraksi PAN periode 2024–2029.
Apresiasi Disertai Catatan Kritis
Juru Bicara Komisi I DPRD Palembang, Jumono ST, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang tahun 2025. Ia menilai secara umum terjadi peningkatan akuntabilitas dan serapan anggaran.
Meski demikian, Komisi I menekankan perlunya langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di antaranya percepatan penyelesaian batas administrasi wilayah, penguatan layanan kependudukan berbasis digital, serta optimalisasi program jemput bola di kawasan padat penduduk.
“Penegakan Perda juga harus konsisten, terutama terkait ketertiban umum, bangunan tanpa izin, dan reklame ilegal,” tegasnya.
Juru Bicara Komisi II, Dani Dasrani Syarif, menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mengapresiasi kerja sama Pemkot Palembang dengan Pemkot Surabaya dalam pengembangan sistem pajak daerah berbasis teknologi.
Namun, sejumlah kendala masih ditemukan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, data yang belum mutakhir, hingga keterbatasan SDM pengawasan.
Komisi II juga mendorong penguatan UMKM dan koperasi melalui peningkatan pelatihan, pengawasan, serta promosi produk lokal. Optimalisasi kinerja BUMD seperti Perumda Tirta Musi dan PD Pasar Palembang Jaya turut menjadi perhatian, termasuk percepatan penyelesaian persoalan pasar tradisional.
Sorotan tajam datang dari Komisi III yang disampaikan juru bicaranya, Rubi Indiarta. Ia menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Palembang belum tertangani secara optimal dan bahkan cenderung meluas.
“Perlu langkah konkret seperti penambahan kolam retensi, normalisasi sungai, serta peningkatan kapasitas pompa air,” ujarnya.
Komisi III juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan, khususnya terkait kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, persoalan penerangan jalan umum, kendaraan ODOL, serta pengelolaan sampah dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Sementara itu, Komisi IV melalui juru bicaranya H. Mgs. Syaiful Padli, S.T., M.M., merekomendasikan penambahan unit sekolah baru di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi guna menjamin pemerataan akses pendidikan.
Peningkatan kualitas layanan RSUD Gandus, penguatan sektor pariwisata, serta penanganan masalah sosial seperti anak jalanan juga menjadi fokus. Komisi IV turut mendorong penambahan tenaga pendamping sosial dan peningkatan anggaran program kepemudaan.
Secara keseluruhan, DPRD Kota Palembang menekankan pentingnya penganggaran berbasis kinerja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Belanja yang dinilai kurang prioritas, seperti pengadaan yang tidak mendesak, diharapkan dapat diminimalisasi demi efisiensi dan efektivitas pembangunan.
Rapat paripurna ini sekaligus menandai berakhirnya Masa Persidangan II dan dimulainya Masa Persidangan III Tahun 2026, dengan harapan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mendorong pembangunan Kota Palembang yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelayanan publik.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
