SUARAINDO.ID —— Komandan Kodim 1615/Lotim, Eky Anderson, menyampaikan progres pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah mencapai 127 titik dari total rencana 254 titik.
Dari jumlah tersebut, tiga lokasi dinyatakan selesai 100 persen, yakni di Desa Bagik Payung, Lendang Nangka, dan Suralaga.
Ketiga titik tersebut, kata Dandim, telah dinyatakan “clear” dan pada pekan ini dijadwalkan menjalani verifikasi oleh tim Agrinas sebelum diserahkan secara resmi.
Minggu ini akan bertambah lima titik lagi yang selesai.
”Tiga titik sudah clear dan hari ini diverifikasi oleh tim Agrinas. Setelah diresmikan, baru operasional berjalan,” ujar Dandim.
Peresmian operasional KDMP direncanakan pada 1 Agustus 2026, dan akan dihadiri langsung oleh Presiden. Usai peresmian, fasilitas tersebut akan langsung difungsikan sebagai pusat komersial desa untuk kebutuhan sembako masyarakat.
Menurut Dandim, keterlambatan pengerjaan bukan disebabkan persoalan anggaran, melainkan pemenuhan kriteria lahan yang cukup ketat. Beberapa syarat lokasi yang harus dipenuhi antara lain:
Luas lahan minimal 1.000 meter persegi, Berada di lingkungan strategis, dan dikelilingi permukiman warga, Tanah harus milik pemerintah/desa/negara, bukan milik pribadi, Tidak memerlukan pekerjaan cut and fill (uruk atau timbun), hingga Menjangkau sedikitnya 500 kepala keluarga
“Ini akan menjadi pusat belanja sembako, jadi tidak mungkin dibangun di atas bukit atau di tengah sawah. Harus strategis dan dekat permukiman,” jelasnya.
Dari 254 desa di Lombok Timur, baru 127 desa yang memenuhi kesesuaian lahan. Sisanya masih menghadapi persoalan administrasi dan legalitas aset tanah.
Permasalahan lain yang banyak ditemui adalah letak tanah des, yang berada di wilayah desa lain akibat proses pemekaran wilayah di masa lalu.
Solusinya harus melalui mekanisme tukar guling atau pembelian lahan oleh pemerintah daerah untuk kemudian dijadikan aset desa.
Namun, proses tersebut membutuhkan jasa penaksir (appraiser) dengan biaya sedikitnya Rp60 juta per lokasi, sementara belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan tersebut.
“Ini yang jadi kendala, siapa yang membayar biaya appraisal. Desa tidak punya anggaran untuk itu. Perlu regulasi agar bisa difasilitasi,” tegasnya.
Dandim menyebut, untuk wilayah Provinsi NTB, capaian Lombok Timur menjadi yang tertinggi dalam progres pembangunan KDMP.
“Di NTB, Lombok Timur paling banyak progresnya, sudah 127 titik,” ujarnya.
Selain persoalan lahan, kenaikan harga material bangunan juga menjadi tantangan.
Lonjakan paling signifikan terjadi pada harga besi yang dipasok dari luar daerah seperti Jawa dan Surabaya.
Hal ini dipicu oleh pembangunan serentak sekitar 81.000 titik KDMP di seluruh Indonesia, yang menyebabkan permintaan material melonjak tajam.
“Harga besi naik sampai sekitar 30 persen. Karena seluruh Indonesia membangun di waktu yang sama, suplai tersedot ke sana,” pungkasnya.
Dandim 1615/Lotim: 127 Titik Pembangunan KDMP, Tiga Lokasi Sudah Rampung 100 Persen
