 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Hafiz Ramadhonie, SH (Dok) |
SuaraIndo.Id – Anggota Komisi II DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Hafiz Ramadhonie, SH, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama Satgas Pangan turun tangan menyikapi sulitnya masyarakat mendapatkan beras premium kemasan 5 kilogram (kg) di sejumlah titik penjualan.
Hafiz meminta kondisi tersebut segera dicek di lapangan untuk memastikan penyebab terbatasnya ketersediaan, sekaligus memastikan distribusi beras berjalan normal dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
“Pemkot bersama Satgas Pangan harus segera turun ke lapangan. Kalau memang beras premium kemasan 5 kilogram sulit ditemukan, harus dipastikan apa penyebabnya, apakah karena pasokan, distribusi atau faktor lainnya,” tegas Hafiz, Senin (24/8/2026).
Menurut Hafiz, keluhan warga yang kesulitan memperoleh beras kemasan 5 kg tidak boleh dianggap sepele. Sebagian masyarakat disebut harus mencari dari satu toko ke toko lainnya, sementara sebagian lainnya memilih membeli kemasan 10 kg atau beras secara eceran.
Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menambah pengeluaran masyarakat karena tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli beras dalam jumlah besar sekaligus.
“Tidak semua masyarakat mampu langsung membeli 10 kilogram. Ada masyarakat yang membeli beras sesuai kebutuhan dan kemampuan. Karena itu, ketersediaan kemasan 5 kilogram juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Hafiz meminta pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distributor hingga pedagang. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan stok yang tercatat memang tersedia dan benar-benar tersalurkan ke titik penjualan.
“Jangan hanya melihat data stok secara umum. Harus dicek apakah stok tersebut benar-benar sampai ke pedagang dan mudah diperoleh masyarakat. Kita ingin distribusinya berjalan normal,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum pemerintah melakukan pemeriksaan langsung. Namun, keluhan masyarakat harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Ini bukan soal menuduh siapa pun. Kita meminta pemerintah mengecek supaya persoalannya jelas. Kalau memang tidak ada masalah, masyarakat juga mendapatkan kepastian,” jelasnya.
Selain ketersediaan, Hafiz meminta Satgas Pangan memantau harga beras di tingkat konsumen. Jangan sampai keterbatasan pada kemasan tertentu justru dimanfaatkan sehingga harga mengalami kenaikan.
“Yang harus dijaga adalah stok tersedia, distribusi lancar dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan beras sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Jika ditemukan persoalan pada rantai pasok, Hafiz mendorong Pemkot Palembang segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bulog, distributor dan pelaku usaha untuk mencari solusi.
“Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah harus responsif. Kalau ada kendala, segera cek, tindak lanjuti dan cari solusinya sebelum persoalan menjadi lebih besar,” pungkas Hafiz.**
.jpeg)
.jpeg)