SuaraIndo.id – Lembaga Lingkaran Advokasi dan Riset (Link-AR) Borneo meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh dugaan kerusakan ekosistem gambut dan habitat orangutan yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan kehutanan PT Mayawana Persada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.Lingkaran garis hitam: areal konsesi Mayawana Persada.
Direktur Eksekutif Link-AR Borneo, Ahmad Syukri, menilai aktivitas kanalisasi di bagian selatan wilayah konsesi diduga telah mengubah kondisi bentang alam gambut. Pembuatan kanal disebut membuat air lebih cepat keluar dari kawasan gambut sehingga tingkat kelembapan tanah menurun dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat.
Ahmad Syukri yang akrab disapa Uki menyampaikan hal tersebut pada Sabtu (22/8/2026). Ia menegaskan, evaluasi pemerintah diperlukan untuk memastikan aktivitas di kawasan tersebut tidak menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas.
“Pemerintah tetap harus mengevaluasi dampak-dampak lingkungan yang terjadi, termasuk misalnya habitat orang utan yang dirusak. Kemudian ekosistem gambut yang mereka hancurkan, terutama di selatan konsesi kawasan Kayong Utara,” ujar Uki.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi gambut, tetapi juga menyangkut keberlangsungan habitat satwa serta meningkatnya risiko karhutla saat memasuki periode kering.
Uki menjelaskan, gambut memiliki karakteristik yang sangat bergantung pada kondisi tata air. Ketika air di dalam kawasan gambut cepat keluar melalui kanal, lapisan gambut dapat kehilangan kelembapannya dan menjadi lebih mudah terbakar.
Kondisi tersebut, kata dia, menjadi semakin berisiko ketika terjadi cuaca kering berkepanjangan. Api yang masuk ke kawasan gambut kering juga dinilai lebih sulit dikendalikan karena dapat merambat hingga ke lapisan bawah permukaan.
“Sekarang itu kan sudah dikanal-kanal sama mereka, itu membuat gambut kering dan sekarang berpotensi Karhutla,” jelasnya.
Link-AR Borneo, lanjut Uki, juga menemukan sejumlah titik panas di dalam kawasan konsesi. Temuan tersebut disebut perlu mendapat perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi ancaman kebakaran di kawasan gambut.
“Kita juga telah menemukan ada banyak titik api di sana, kenyataannya perusahaan juga hampir kewalahan untuk memadamkan api tersebut,” katanya.
Selain ancaman karhutla, Link-AR Borneo menyoroti dugaan dampak aktivitas di kawasan konsesi terhadap habitat orangutan.
Uki mengatakan kawasan hutan alami memiliki peran penting sebagai tempat hidup berbagai satwa liar sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Perubahan tutupan hutan dan kondisi lingkungan dikhawatirkan semakin mempersempit ruang hidup satwa.
Menurut dia, perlindungan habitat orangutan harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan hutan, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut dan keanekaragaman hayati tinggi.
“Pemerintah tetap harus mengevaluasi dampak-dampak lingkungan yang terjadi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi kebakaran yang terjadi, tetapi juga menelusuri faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan kawasan terhadap karhutla.
Uki juga mengaitkan kondisi ekosistem gambut yang mengalami pengeringan dengan potensi meluasnya kebakaran dan munculnya kabut asap.
Menurutnya, gambut yang masih terjaga kelembapannya memiliki kemampuan lebih baik dalam menahan penyebaran api. Sebaliknya, gambut yang telah mengering akan lebih mudah terbakar dan membutuhkan penanganan lebih kompleks ketika terjadi kebakaran.
“Pemerintah harusnya mengerti dan menyadari bahwa sejatinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu akibat mereka memberikan izin pengrusakan ekosistem gambut yang sudah ada,” ujarnya.
Uki menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan kawasan gambut.
Ia juga menyebut kondisi iklim kering sebagai faktor yang dapat memperburuk ancaman kebakaran.
“Sekarang gambutnya kering parah, api akan menyebar luas dan sangat sulit dipadamkan, ditambah situasi El Nino saat ini,” pungkasnya.
Link-AR Borneo berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan konsesi, termasuk dugaan dampak kanalisasi terhadap tata air gambut, potensi karhutla serta keberlangsungan habitat orangutan.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar pengelolaan kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan fungsi ekologis gambut, perlindungan keanekaragaman hayati, dan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran serta kabut asap tetap terjaga.[SK]
.jpeg)
.jpeg)