 |
| Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., resmi meluncurkan inovasi ASTABRATA (Akselerasi Strategis Tata Kelola Berbasis Data, Resiliensi, Adaptasi dan Pengentasan Kemiskinan) |
Peluncuran tersebut dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala BPS Kabupaten Asahan, Camat se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan penyerahan simbolis bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada calon keluarga mandiri oleh Bupati Asahan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga, S.STP., M.AP., menjelaskan bahwa ASTABRATA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD 2025–2029. Inovasi ini mencakup penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pengurangan kemiskinan, ketepatan sasaran perlindungan sosial, serta percepatan kemandirian keluarga penerima manfaat.
Ia menegaskan, ASTABRATA bukan program bantuan baru dan tidak mengambil alih kewenangan perangkat daerah, melainkan mekanisme untuk memastikan setiap keluarga mendapat intervensi sesuai kondisi dan kebutuhannya.
Pada tahap awal, program ini mencakup seluruh 25 kecamatan dengan target minimal 100 keluarga penerima manfaat usia produktif. Mekanismenya berjalan melalui tujuh tahapan: penetapan data sasaran, asesmen, klasifikasi, penyusunan Rencana Intervensi Individual, rujukan dan intervensi, pemantauan, hingga verifikasi akhir.
“Graduasi bukan sekadar mencoret nama dari daftar, melainkan hasil asesmen, pemberdayaan, pendampingan, dan verifikasi yang dipertanggungjawabkan. Keberhasilan diukur dari kemampuan keluarga mempertahankan penghasilan secara berkelanjutan,” tegas Jutawan.
Sementara itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus didasari data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
“Data yang kuat akan menghasilkan perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat akan menghasilkan program yang sesuai kebutuhan. Program yang tepat akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga meminta agar Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini baru mencapai 82,5 persen segera dituntaskan hingga 100 persen paling lambat akhir September 2026. Seluruh jajaran diminta menyisir sasaran yang belum terdata.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya Parlinsos Digital agar pendaftaran penerima bantuan lebih akurat. Sosialisasi harus sampai ke masyarakat, Agen Parlinsos Digital diperbanyak hingga ke tingkat dusun, dan warga yang kesulitan teknologi tetap didampingi.
Bupati menegaskan, Sensus Ekonomi, Parlinsos Digital, dan ASTABRATA harus berjalan searah untuk memperkuat data sebagai dasar kebijakan. Ia mengajak seluruh perangkat daerah meninggalkan pola kerja sendiri-sendiri dan menyatukan upaya demi penanganan kemiskinan yang lebih efektif.
.jpeg)
.jpeg)
