SuaraIndo.Id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong penguatan sinergi fiskal antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan pengelolaan anggaran mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Audiensi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkeu, khususnya dalam optimalisasi penerimaan negara, percepatan transfer ke daerah, serta pengelolaan belanja APBD agar semakin efektif dan tepat sasaran.
Ria Norsan mengatakan, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan anggaran tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Ria Norsan.
Ia mengatakan, Pemprov Kalbar akan terus mendorong optimalisasi penerimaan, baik dari sektor perpajakan maupun kepabeanan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga berkepentingan memastikan transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan.
Percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu perhatian dalam penguatan koordinasi tersebut.
“Kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” katanya.
Menurut Ria Norsan, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Lebih dari itu, setiap kebijakan anggaran harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menilai APBN dan APBD merupakan instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan daerah. Karena itu, anggaran yang tersedia harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan dasar.
“Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah daerah dan Kemenkeu juga membahas perkembangan realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026.
Pembahasan turut diarahkan pada strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi belanja pemerintah serta peningkatan investasi. Belanja pemerintah diharapkan tidak hanya memenuhi target penyerapan, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ria Norsan berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara rutin. Koordinasi yang intensif dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan program sekaligus mempercepat penyelesaian ketika muncul kendala.
“Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Penguatan sinergi fiskal menjadi semakin penting dalam memastikan ruang fiskal daerah dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah dituntut mampu menyusun prioritas secara cermat agar setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang nyata.
Karena itu, Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan fiskal nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan berjalan lebih efektif, transparan dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
