Suaraindo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan langkah mitigasi yang lebih konkret dan terpadu untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta persoalan air payau yang berulang setiap tahun di sejumlah wilayah.Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Rapat tersebut membahas strategi mitigasi dan penanganan karhutla ke depan sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret menghadapi karhutla dan persoalan air payau yang turut dirasakan masyarakat.
Krisantus mengatakan, karhutla dan air payau merupakan persoalan yang terus berulang sehingga membutuhkan perencanaan dan langkah antisipasi yang lebih matang. Menurutnya, pengalaman menghadapi karhutla pada 2026 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mitigasi pada tahun-tahun berikutnya.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” ujar Krisantus.
Ia menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan vegetasi dan lingkungan. Kabut asap juga dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, transportasi hingga aktivitas pemerintahan.
Kualitas udara yang menurun akibat asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mengganggu penerbangan, transportasi darat dan sungai, kegiatan belajar mengajar serta produktivitas masyarakat.
“Karena ini terjadi hampir setiap tahun. Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” katanya.
Krisantus menegaskan, upaya penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Pencegahan dan mitigasi harus dimulai lebih awal, dilakukan secara terukur, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Oleh sebab itu, pada forum yang baik ini, kita semua kumpul di sini. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan: mitigasi terhadap karhutla, kemudian mengatasi air yang selalu asin setiap tahun,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Wagub Kalbar meminta perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM serta perusahaan perkebunan memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla.
Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman saat kebakaran terjadi atau pemberian bantuan air bersih yang bersifat sementara. Dibutuhkan strategi jangka panjang yang dapat mengurangi risiko sekaligus memperkuat kesiapan daerah menghadapi kondisi serupa.
Penguatan tersebut mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung deteksi dini dan penanganan karhutla.
Sementara dalam menghadapi persoalan air payau, Krisantus mendorong percepatan pembangunan reservoir dan sarana penampungan air baku. Kajian pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar juga dinilai perlu dilakukan sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Ia menilai persoalan air membutuhkan perencanaan berkelanjutan dan sinergi lintas sektor agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang memadai, terutama saat musim kemarau.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama, sehingga persoalan yang terus berulang setiap tahun ini dapat kita mitigasi dengan lebih baik,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
