Suaraindo.id – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026).
Usulan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026).
Dalam rakor tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan pembangunan perumahan sekaligus membahas berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi geografis serta bencana yang berdampak terhadap distribusi logistik dan material pembangunan rumah.
Ria Norsan melihat program BSPS dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu masyarakat yang rumahnya terdampak atau terbakar akibat karhutla, terutama di wilayah yang mengalami bencana.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa program pembangunan rumah di Kalimantan Barat mengalami peningkatan signifikan pada 2026.
"Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia," kata Maruarar.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan satuan kerja, sebanyak 8.825 unit rumah di Kalimantan Barat telah menyelesaikan proses pencairan dana. Sementara secara nasional, pembangunan fisik yang telah mencapai 100 persen tercatat sebanyak 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.
Namun, percepatan pembangunan perumahan di Kalbar masih menghadapi sejumlah kendala operasional. Salah satunya adalah kondisi darurat akibat karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
"Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan," ujar Maruarar.
Menurutnya, distribusi material yang sebelumnya dapat dilakukan melalui jalur sungai kini mengalami hambatan. Akibatnya, pengiriman harus dialihkan melalui jalur darat yang membutuhkan tambahan waktu dan biaya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan rumah, terutama di wilayah yang memiliki akses geografis terbatas dan sedang menghadapi dampak bencana.
Meski menghadapi kendala geografis, cuaca, dan situasi bencana, Maruarar mengapresiasi jajaran balai, satuan kerja, serta pemerintah daerah yang terus berupaya mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
"Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan," katanya.
Melalui rakor tersebut, Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar percepatan program perumahan tetap berjalan sesuai sasaran dan memenuhi standar mutu.
Usulan Ria Norsan terkait pembangunan kembali rumah warga korban karhutla melalui program BSPS menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dukungan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
