Menteri Natalius Pigai: Penggerak HAM Jadi Garda Terdepan Perjuangkan Keadilan hingga Desa

Editor: Redaksi author photo

Rapat Koordinasi Penggerak HAM Tahun 2026 yang mengusung tagline “Sinergi, Bergerak, dan Berkarya dari Desa untuk Pemajuan Hak Asasi Manusia Indonesia”
Suaraindo.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan penggerak HAM memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan dan mendorong pemajuan hak asasi manusia hingga tingkat desa.

Penegasan tersebut disampaikan Pigai dalam Rapat Koordinasi Penggerak HAM Tahun 2026 yang mengusung tagline “Sinergi, Bergerak, dan Berkarya dari Desa untuk Pemajuan Hak Asasi Manusia Indonesia”. Kegiatan ini diikuti 186 penggerak HAM dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, serta Miangas hingga Rote dan Raijua.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, Thomas Harming Suwarta; Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas; Sekretaris Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Ratih Ekarini Savitri; Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas dan Pelaku Usaha, Giyanto; serta para kepala bidang instrumen dan penguatan HAM dari seluruh kantor wilayah Kementerian HAM.

Dalam arahannya, Pigai menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengapresiasi dedikasi para penggerak HAM dalam menjalankan tugas kenegaraan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan, penggerak HAM harus memiliki keberanian, integritas, dan semangat pantang menyerah, terutama dalam membela kelompok rentan dan masyarakat kecil yang kerap menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan keadilan.

“Desa Sadar HAM adalah wujud nyata jiwa dan raga hak asasi manusia. Sebagai prajurit di lapangan, penggerak HAM harus mampu mengidentifikasi setiap permasalahan di desa untuk menuntaskan berbagai patologi dan penyakit sosial di negeri tercinta,” tegas Pigai.

Menurutnya, tugas penggerak HAM tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Mereka harus mampu mengidentifikasi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, kemudian mendorong penyelesaiannya melalui koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Keberadaan penggerak HAM di tingkat desa dinilai penting untuk membangun lingkungan masyarakat yang lebih adil, inklusif, serta menghormati martabat setiap manusia.

Melalui program Desa Sadar HAM, para penggerak didorong melakukan pendataan terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Persoalan tersebut meliputi pengangguran, anak putus sekolah, hingga ketersediaan dan kelayakan infrastruktur pelayanan dasar, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan puskesmas.

Pendataan itu diharapkan menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi kelompok rentan, serta menyusun langkah konkret dalam mengatasi berbagai persoalan di tingkat desa.

Selain itu, penguatan pemahaman HAM diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi warga yang terkendala biaya, keterbatasan informasi, maupun sulitnya menjangkau layanan hukum formal.

Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengenali hak-haknya, mengetahui saluran pengaduan yang tersedia, serta memperoleh pendampingan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menutup arahannya, Pigai mengajak seluruh penggerak HAM untuk terus menjaga semangat pengabdian, memperkuat solidaritas, dan konsisten memperjuangkan keadilan bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri.

“Kalian adalah pahlawan sejati pembangunan. Jangan pernah menyerah, teruslah bergerak, dan mari kita wujudkan pemajuan hak asasi manusia yang berkeadilan dari desa untuk Indonesia Maju!” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membumikan nilai-nilai hak asasi manusia hingga ke pelosok Nusantara.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, memperkuat perlindungan kelompok rentan, serta mewujudkan akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. [man/r]

 

Share:
Komentar

Berita Terkini